Jumat, 28 November 2025

Pemeliharaan Kamtibmas di Kota Medan

 Pemeliharaan Kamtibmas di Kota Medan

“Begal dan Narkoba Musuh Kita Bersama”



Penulis : Taulim P. Matondang, pengamat sosial Prov Sumut



Ini… Medan Bung!



Kalimat itu dulu bagai semboyan tak resmi anak muda Kota Medan—kadang terdengar gagah, kadang menakutkan, sekaligus menjadi penanda bahwa pertengkaran bisa pecah kapan saja. Tak ada yang tahu siapa yang pertama mengucapkannya, tetapi penulis masih mengingat bagaimana suara itu sering muncul setiap kali keributan kecil berubah besar, terutama jika para pemuda sudah dalam keadaan tenggen—mabuk.


Pada era 70-an hingga awal 2000-an, tenggen seolah menjadi “rite of passage” bagi sebagian anak muda Medan. Alkohol dan ganja menjadi pintu masuk ke pertikaian antar kelompok. Tawuran, yang kini menjadi berita sehari-hari, sesungguhnya bukan fenomena baru. Ia sudah menjadi bagian dari wajah keras Kota Medan sejak lama, berdampingan dengan aksi-aksi kriminal seperti copet, rampok, hingga begal.


Di masa itu, ada satu wilayah yang legendaris: Sambu, dijuluki warga sebagai “sarang manusia buas.” Para copet beraksi di sana hampir setiap hari. Namun mereka berbeda kelas dengan begal. Copet bekerja halus, sementara begal bekerja brutal—luka dan nyawa bukan lagi sesuatu yang mereka pikirkan.


Medan: Kota Besar yang Berlari Antara Pertumbuhan dan Tekanan Sosial

Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia—sebuah mosaik besar berisi budaya, suku, bahasa, dan agama. Dengan 2,49 juta penduduk dan pendapatan rata-rata Rp10,2 juta per bulan, kota ini menjadi tujuan ekonomi penting di Sumatera bagian utara.


Namun seperti kota besar lainnya, gemerlap Medan memiliki bayangan gelap. Agustus 2024 mencatat tingkat pengangguran 8,13 persen—angka yang memengaruhi dinamika sosial. Kemajemukan budaya dan tekanan hidup perpadu membentuk karakter masyarakat Medan yang dikenal keras, tegas, dan tak jarang temperamental.


Letak geografis—dekat pelabuhan, perbatasan kabupaten, dan jalur perdagangan Selat Malaka—membuat Medan menjadi kota yang sangat mudah diakses, tetapi sekaligus rawan penyelundupan barang terlarang, termasuk narkotika.


Data Pusiknas Bareskrim Polri per 27 Juli 2025 bahkan mencatat 31.711 kasus kejahatan di Sumatera Utara, menjadikannya provinsi dengan tingkat kriminal tertinggi kedua di Indonesia.


Kisah yang Mengguncang: Ningsih dan Anak Lelakinya

Pada satu malam di kawasan Helvetia, Ningsih—seorang ibu yang baru pulang dari bekerja di warung—melihat anak lelakinya, Reza (17), tergolek di teras rumah. Tubuhnya penuh luka. Motor kesayangannya dirampok dua orang tak dikenal.


“Katanya mereka cuma minta kunci. Reza melawan, Bang… lalu dibacok.”

Suara Ningsih bergetar.


Reza selamat, tetapi trauma yang ia alami jauh lebih berat dari lukanya. Ia tidak lagi berani keluar selepas magrib. Kisah Ningsih hanyalah satu dari ratusan cerita lain yang jarang terangkat media, tetapi hidup dalam ingatan masyarakat.


Wawancara Singkat: Polisi Bicara Apa?

Penulis mewawancarai seorang perwira di Polrestabes Medan, AKP (inisial disamarkan):⁸

“Medan bukan kota jahat. Tapi ada kelompok-kelompok kecil yang memanfaatkan celah ekonomi dan lemahnya kontrol keluarga. Begal bukan hanya soal kriminal, tapi juga soal pola hidup dan pergaulan yang tidak terkontrol,” ujarnya.


Ia menambahkan bahwa jaringan narkoba masih menjadi tantangan terbesar:

“Selama narkoba masih beredar, selama itu pula begal dan kriminalitas lain akan mencari ruang. Karena sebagian besar pelaku adalah pengguna.”


Ketika Siskamling Tinggal Kenangan

Pada masa lalu, Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) adalah benteng utama warga Medan. Pos ronda hidup, jadwal ronda berjalan, dan masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap lingkungannya.


Kini, banyak pos ronda tinggal bangunan kosong. Warga semakin sibuk dengan urusannya masing-masing. Orang tua lebih sibuk dengan pekerjaan. Anak-anak lebih akrab dengan gawai. Rasa kebersamaan mulai memudar.


Padahal, para pelaku kriminal tidak lagi beraksi dengan cara lama. Mereka menggunakan teknologi, berpindah-pindah lokasi, bahkan bekerja secara terorganisir.


Kembali ke Rumah: Benteng Pertahanan yang Paling Pertama

Langkah pemerintah dan kepolisian tetap penting, tetapi langkah paling fundamental sesungguhnya berada di titik paling kecil namun paling kuat: rumah.


Di sanalah karakter dibentuk. Di sanalah anak muda diarahkan.

Etika, disiplin, dan batas moral tidak bisa lahir dari kebijakan semata—ia harus tumbuh dari pendidikan keluarga.


Guru di sekolah melanjutkan tugas itu dengan ilmu, logika, dan nilai-nilai kebangsaan. Masyarakat memperkuatnya dengan pengawasan sosial. Dan pemerintah hadir sebagai penegak hukum, bukan sebagai penyelamat tunggal.


Karena sejatinya, keamanan adalah hasil kerja bersama.


Penutup: Medan Layak Aman, Dan Itu Tanggung Jawab Kita Bersama

Medan bukan kota yang tumbuh dari kelemahan—ia tumbuh dari keberanian. Kota yang dulu dikenal keras, tetapi penuh solidaritas. Kota yang dibangun oleh para perantau yang tak gentar menghadapi tantangan.


Kini, tantangannya berbeda:

narkoba yang menggerogoti masa depan, begal yang mengancam nyawa, dan kriminalitas yang memecah rasa aman.


Melawan semua itu membutuhkan suara bersama: suara orang tua, suara sekolah, suara polisi, suara tokoh agama, dan suara masyarakat.


Karena pada akhirnya, kita tidak hanya menjaga kota ini untuk hari ini, tetapi juga untuk anak-anak kita kelak.


Medan layak menjadi kota yang aman. Dan itu dimulai dari kita—hari ini, sekarang.

Salam.......

Redaksi : Elindonews.my.id


Kamis, 27 November 2025

Kinerja APBN di Provinsi Sumatera Utara hingga 31 Oktober 2025

 Kinerja APBN di Provinsi Sumatera Utara hingga 31 Oktober 2025


Medan | Elindonews.my.id


Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN hingga 31 Oktober 2025. Paparan ini disampaikan Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut, Nofiansyah—yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil DJKN Sumut—bersama Kepala Kanwil DJPb Sumut Indra Soeparjanto, Kepala Kanwil DJBC Sumut Sugeng Apriyanto, Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra, dan Kepala Kanwil DJP Sumut II Anton Budhi Setiawan.


Mereka memaparkan capaian kinerja dan sinergi yang telah dilakukan dalam mengawal APBN agar transparan, akuntabel, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Sumatera Utara.


Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp14,29 Triliun

Hingga Oktober 2025, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Sumut mencapai Rp14,29 triliun.

• Belanja Pegawai terealisasi Rp8,78 triliun (84,84%), termasuk pembayaran gaji, tunjangan, THR, dan gaji ke-13 tahun 2025.

• Belanja Barang mencapai Rp4,48 triliun (61,34%) untuk mendukung infrastruktur konektivitas, layanan kesehatan dan JKN, pendidikan tinggi, penegakan hukum, serta ketahanan pangan.

• Satuan kerja dengan realisasi tertinggi adalah POLRI sebesar Rp735,85 miliar, disusul Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan.

• Belanja Bantuan Sosial terserap Rp54,94 miliar (79,16%), seluruhnya dari satuan kerja di bawah Kementerian Agama.

• Belanja Modal mencapai Rp977,20 miliar (32,58%), terutama untuk infrastruktur konektivitas, sumber daya air, pendidikan tinggi dan modernisasi sarpras Polri. Kementerian PUPR mencatat realisasi tertinggi Rp490,55 miliar.


Transfer ke Daerah Tersalur Rp35,28 Triliun

Hingga 31 Oktober 2025, penyaluran TKD di Sumut mencapai Rp35,28 triliun (81,55%), sedikit menurun dibanding periode sama tahun 2024 (83,84%).

Rinciannya:

• DAU: Rp23,39 triliun (88,29%)

• DAK Non-Fisik: Rp6,23 triliun (73,47%)

• Dana Desa: Rp3,1 triliun (67,76%)

• DBH: Rp1,88 triliun (70,87%)

• Insentif Fiskal: Rp126,89 miliar (60,46%)

• DAK Fisik: Rp552,61 miliar (64,86%)


KUR dan UMi Dorong UMKM Sumut

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Utara mencapai Rp12,78 triliun kepada 215.481 debitur.

• Sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan Rp6,2 triliun (111.113 debitur).

• Disusul perdagangan besar dan eceran Rp4,51 triliun (71.005 debitur).

• Sektor terkecil adalah pertambangan, hanya 9 debitur dengan total Rp2,25 miliar.


Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp711,98 miliar kepada 119.730 debitur. Sektor perdagangan mendominasi penyaluran sebesar Rp695,39 miliar (97,67%). Sektor dengan porsi terkecil adalah jasa pendidikan, hanya 16 debitur dengan total pembiayaan Rp56,50 juta.


Bantuan Sosial Capai Rp3,89 Triliun

Pemerintah Pusat menyalurkan bansos di Sumut sebesar Rp3,89 triliun kepada 5,87 juta penerima manfaat.

• BPNT: Rp2,35 triliun untuk 3.818.302 PM

• PKH: Rp1,49 triliun untuk 1.951.137 PM

• Atensi Yatim Piatu (YAPI): Rp56,87 miliar untuk 101.238 PM


Penerimaan Pajak Capai Rp17,7 Triliun

Hingga Oktober 2025, penerimaan pajak Sumut mencapai Rp17,7 triliun atau 54,46% dari target Rp32,57 triliun. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan stabil dari bulan ke bulan.


Kinerja Bea Cukai Lampaui Target

Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp2,99 triliun (131,45% dari target APBN).

• Bea Masuk: Rp584,84 miliar

• Bea Keluar: Rp1,95 triliun (436,02% dari target) – terutama dari ekspor produk sawit seiring kenaikan harga referensi CPO.

• Cukai: Rp461,09 miliar (53,59%), turun akibat merosotnya produksi rokok dan penurunan konsumsi MMEA.


PNBP Tembus Rp2,78 Triliun

Realisasi PNBP Sumut mencapai Rp2,78 triliun (121,13% dari target Rp2,29 triliun).

• PNBP Lainnya: Rp1,38 triliun (182,94%), tumbuh 8,67% YoY

• Pendapatan BLU: Rp1,40 triliun (91%), tumbuh 11,05% YoY


PNBP Aset, Piutang, dan Lelang Capai Rp101,8 Miliar

• PNBP Aset: Rp52,1 miliar

• PNBP Piutang Negara: Rp157 juta

• PNBP Lelang: Rp49,5 miliar, tumbuh signifikan berkat pelaksanaan berbagai jenis lelang seperti hak tanggungan, barang rampasan, dan harta pailit.


Kinerja ini mencerminkan efektivitas pengelolaan aset, piutang, dan pelaksanaan lelang oleh Kanwil DJKN Sumatera Utara.

Redaksi



---


๐Ÿ“ META DESKRIPSI (SEO 150–160 karakter)


Kinerja APBN Sumatera Utara hingga Oktober 2025 menunjukkan realisasi belanja Rp14,29 triliun, TKD Rp35,28 triliun, KUR Rp12,78 triliun, dan PNBP melampaui target.



---


๐Ÿ“ฃ CAPTION FACEBOOK (Menarik & Informatif)


๐Ÿšจ Update Kinerja APBN Sumatera Utara 2025!

Hingga 31 Oktober 2025, realisasi belanja negara di Sumut mencapai Rp14,29 triliun, TKD Rp35,28 triliun, dan KUR Rp12,78 triliun.

Penerimaan pajak tercatat Rp17,7 triliun, sementara PNBP melampaui target dengan capaian Rp2,78 triliun.


APBN terus bekerja untuk pembangunan, perlindungan sosial, dan penguatan UMKM di Sumatera Utara. ๐Ÿ’ช๐Ÿ“Š

#APBNSumut2025 #KemenkeuSumut #BelanjaNegara #TKD #PNBP #KUR #UMi



---


๐Ÿ“ธ CAPTION INSTAGRAM (Versi Pendek & Padat)


๐Ÿ“Š Kinerja APBN Sumut 2025

Belanja negara: Rp14,29 T

TKD: Rp35,28 T

KUR: Rp12,78 T

PNBP: Rp2,78 T (lampaui target!)

APBN untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut ๐Ÿ’ช✨

#APBNSumut #KemenkeuRI #SumateraUtara



---


๐Ÿ“ธ CAPTION INSTAGRAM (Versi Panjang)


๐Ÿ“Š Update Kinerja APBN Sumatera Utara hingga Oktober 2025!

Belanja negara, bansos, transfer ke daerah, hingga KUR dan UMi terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumut.

• Belanja negara: Rp14,29 T

• TKD: Rp35,28 T

• KUR: Rp12,78 T

• PNBP: Rp2,78 T

• Bansos: Rp3,89 T


APBN bekerja nyata untuk pembangunan, layanan publik, dan perlindungan sosial di seluruh Sumatera Utara. ๐Ÿ’™✨

#APBNSumut2025 #KemenkeuSumut #BelanjaNegara #KUR #UMi #PNBP





Banjir Menerjang, Rutan Perempuan Kelas IIA Medan Evakuasi 249 WBP ke Lapas Perempuan Kelas IIA Medan


Medan   |   Elindonews.my.id 

Bencana banjir yang melanda Kota Medan pada hari Kamis, 27 November 2025, menyebabkan air naik hingga mencapai blok hunian di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Perempuan Kelas IIA Medan. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh penghuni, Rutan Perempuan Kelas IIA Medan dengan sigap melaksanakan kegiatan evakuasi darurat. 


Sebanyak 249 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah dievakuasi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Medan. Proses evakuasi dimulai pada pukul 11.00 WIB dan berlangsung hingga selesai.


Kegiatan evakuasi dilaksanakan dengan pengawalan ketat oleh petugas Rutan Perempuan Kelas IIA Medan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan diawasi langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Medan beserta pejabat struktural dan petugas. 


Seluruh proses berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Prioritas utama adalah keselamatan dan penanganan cepat terhadap dampak bencana.


Evakuasi ini merupakan langkah proaktif institusi dalam menghadapi kondisi darurat bencana alam. Mari berdoa agar semua diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. (F_01/r) 


#kemenimipas

#ditjenpas

#pemasyarakatan

#SiagaBencana

Medan Banjir

Medan Banjir



Kelurahan Terjun Marelan.


Medan | Elindonews.my.id


Hujan deras yang mengguyur kota Medan sejak hari Rabu 26/11/25 pukul 21.00 wib telah mengakibatkan banjir.


Disebut-sebut, banjir kali ini adalah yang terparah, karena murni dari curah hujan deras berkepanjangan, tidak ada pasang laut.


Dari pantauan awak media Elindonews, banjir kali ini meliputi, Labuhan Deli, Medan Marelan, Brayan, Martubung, Hamparan Perak dan sekitarnya. Banjir membuat aktivitas warga lumpuh, kenderaan roda tidak bisa lewat, bahkan roda 4 pun tidak berani nerobos.



Komplek KPUM Kel. Terjun

Diperoleh informasi, Tim Basarnas, BPBD Kota Medan, Damkar serta para relawan sudah siaga sejak pukul 01.00 wib dilokasi rawan dan siap untuk  mengevakuasi para korban terdampak banjir.


Ketinggian air bervariasi. Sampai pukul 08.00 wib, Kamis 27/11/25 sudah mencapai 60 Cm, bahkan ada yang sudah sampai 1 M.


Penyebab banjir utama akibat intensitas dan curah hujan yang tinggi sehingga sungai tak mampu menampung debit air.




Saat ini warga sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Sebagian warga masih bertahan di rumahnya sambil berharap datangnya bantuan, baik itu evakuasi maupun makanan.

Reporter : E_01


Rabu, 26 November 2025

KPPU Dorong Perbaikan Tata Kelola Pengadaan di Pemkab Labuhanbatu Selatan



Kota Pinang | Elindonews.my.id


Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan mendorong penguatan transparansi dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel). Dorongan ini disampaikan melalui audiensi resmi antara KPPU dan Pemkab Labusel, yang diterima oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Ralikul Rahman, MT, mewakili Bupati Labusel di Aula Lantai 3 Kantor Bupati, 25/11/25.

 

Dalam sambutannya Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Ralikul Rahman, MT memberikan apresiasi atas keberadaan KPPU sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan usaha demi menjaga kepentingan umum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Selanjutnya, Bupati Labuhanbatu Selatan berharap sinergi KPPU dengan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat terus dibangun untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat khususnya di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.


Dalam audiensi tersebut, KPPU menjelaskan bahwa sektor pengadaan pemerintah merupakan salah satu sektor dengan potensi risiko tinggi terjadinya persekongkolan tender. Karena itu, KPPU menekankan pentingnya keterbukaan informasi, akses evaluasi dokumen, serta respons cepat dari perangkat pengadaan daerah.


Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas, menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan KPPU bukan semata-mata untuk menindak pelanggaran, tetapi juga membantu pemerintah daerah mencegah potensi masalah hukum sejak awal, memperbaiki efisiensi belanja publik, serta melindungi pemerintah dari tuduhan atau fitnah terkait proses tender.


KPPU juga menjelaskan bahwa dalam rangkaian pengawasan yang sedang berjalan, telah dijadwalkan tindak lanjut berupa permintaan klarifikasi dan pemeriksaan awal terhadap Pokja sebagai pihak yang menjalankan fungsi pemilihan penyedia. Namun sampai dengan pelaksanaan jadwal tersebut, Pokja belum dapat hadir dan tidak dapat dihadirkan oleh pihak terkait, sehingga KPPU menilai bahwa koordinasi internal Pemkab perlu diperkuat.


“Kehadiran perangkat pengadaan sangat krusial agar proses klarifikasi berjalan objektif dan berbasis dokumen. Transparansi bukan hanya terkait aturan, tetapi juga soal respons pemerintah dalam memberikan akses yang kami perlukan,” ujar Ridho.


Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Labusel melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan dukungan terhadap langkah KPPU serta menyatakan bahwa Pemkab siap membangun sinergi untuk mewujudkan iklim persaingan usaha sehat di wilayah Labusel, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemkab menyampaikan bahwa koordinasi internal akan ditingkatkan agar komunikasi lanjutan dengan KPPU dapat berjalan lebih efektif. 


Melalui audiensi ini, KPPU dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sepakat untuk meningkatkan keterbukaan data dan evaluasi tender, memastikan perangkat pengadaan bersikap kooperatif, dan mendorong tata kelola pengadaan yang lebih bersih, efisien, dan kompetitif.


KPPU berharap langkah ini menjadi awal penguatan integritas proses pengadaan di Labusel, sehingga proyek infrastruktur daerah dapat terlaksana secara berkualitas, transparan, dan memberi manfaat maksimal kepada masyarakat.

Reporter : E_01/rel







Kejari Medan Dituding Jadikan Kasus Pembangunan Panti Sodial II Mesin ATM Berjalan

Kejari Medan Dituding Jadikan Kasus Pembangunan Panti Sodial II Mesin ATM Berjalan



Medan | Elindonews.my.id


Penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Medan kembali dipertanyakan. Publik melihat pola yang semakin sulit dipungkiri: kasus tertentu dikebut, kasus lain seperti sengaja dipasung. Dan proyek Pembangunan Panti Sosial Tahap II TA 2022 menjadi contoh paling telanjang dari ketidakberesan itu, seperti pembangunan Panti Sosial Tahap II. Sehingga publik menduga dan menuding kalau kalau kasus pembamgunan itu sudah dijadikan mesin ATM.


Satu Kasus “Ngebut”, Satu Kasus “Mati Mesin”

Kasus Medan Fashion Festival TA 2024 bergerak secepat kilat. Nama-nama ditetapkan sebagai tersangka tanpa banyak jeda.


Tapi giliran Pembangunan Panti Sosial Tahap II, laporan lengkap masuk sejak 19 Desember 2024, bukti permulaan dianggap sangat memadai, bahkan sudah terjadi pengembalian kerugian negara sebagian, Kejari Medan justru diam seribu bahasa.


Hampir setahun lamanya tidak ada penetapan tersangka.

Pertanyaannya:

“Apa yang membuat kasus ini begitu berat untuk disentuh? Atau justru terlalu banyak yang harus diselamatkan?”


Pengembalian Kerugian Negara BUKAN Tiket Kebal Hukum

Pernyataan tegas praktisi hukum Mangadum SH menyiram minyak ke bara:

“Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana pelaku.” Dengan kata lain: mengembalikan uang bukan surat sakti untuk lolos dari jerat hukum.


Kalau ada yang beranggapan cukup bayar lalu aman, itu bukan penegakan hukum—itu transaksi.

Keresahan publik meledak dalam bentuk komentar yang makin blak-blakan.


“Bang, HHP sudah banyak uangnya habis menutup kasusnya di Kejari Medan, makanya dia tidak jadi tersangka.” Ujar Emil Darma.


“Kalau kasus PKPCKTR dan SDABMBK masuk ke Kejari Medan, sama saja buang garam ke laut", ujar Juliandi Deparia.


Ketika masyarakat mulai terang-terangan menganggap Kejari Medan sebagai tempat “hilangnya kasus”, itu artinya kredibilitas lembaga sudah berada di titik merah, dan mungkin perlu direformasi.


Tanpa Transparansi, Yang Tumbuh Justru Dugaan, Kejaksaan yang bekerja dalam gelap membuka ruang luas bagi spekulasi.


Kejaksaan yang tidak konsisten,  memberi ruang untuk dugaan “ATM berjalan”.

Dan Kejaksaan yang membiarkan kasus mengendap tanpa alasan jelas sama saja mengkonfirmasi dugaan publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.

Reporter : Erwin

DPRD Kota Medan Dituding Tutup Mata Terhadap Kisruh Proyek Lapangan Merdeka

DPRD Kota Medan Dituding Tutup Mata Terhadap Kisruh Proyek Lapangan Merdeka



Medan | Elindonews.my.id


DPRD Kota Medan seolah memilih jalan sunyi di tengah carut-marutnya proyek Revitalisasi Kawasan Lapangan Merdeka, proyek prestisius yang kini berubah menjadi ironi. Ketika publik melihat basement tergenang air setiap hujan turun, pekerjaan mangkrak, dan perencanaan yang terus dipertanyakan, para wakil rakyat justru terlihat diam seribu bahasa, sehingga publik menduga dan menuding DPRD Medan sengaja tutup mata.


Sikap pasif ini menimbulkan tanda tanya serius:

Apakah DPRD benar-benar tidak melihat persoalan yang terjadi, ataukah mereka sengaja menutup mata?


Dalam situasi sebesar ini, diamnya DPRD bukan hanya mencurigakan, tetapi juga menyakitkan bagi masyarakat yang menaruh harapan kepada fungsi pengawasan mereka.


Aktivis kota Medan pun menilai bahwa sikap bungkam tersebut berpotensi mencerminkan kelalaian moral. Ketika persoalan sudah sedemikian telanjang, ketidakhadiran DPRD dalam memberi tekanan dan pengawasan hanya memperlihatkan betapa lemahnya keberpihakan kepada publik.


Proyek Kebanggaan yang Berubah Menjadi Ejekan Publik

Proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka seharusnya menjadi wajah baru Kota Medan. Namun faktanya, ia justru menjadi bahan tertawaan masyarakat.

Rembesan air di basement terus terjadi sejak fase proyek sebelumnya.


Alih-alih diperbaiki, masalah tersebut berulang dan semakin memprihatinkan. Proyek multi-years yang seharusnya memberikan jaminan perencanaan matang justru tampak seperti pekerjaan tambal-sulam tak berujung.


Pertanyaan lain yang menggema dari masyarakat Medan sangat sederhana namun menampar:

Miduk Hutabarat dari Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumut Peduli Lapangan Merdeka mengatakan “Apa gunanya rapat, evaluasi, dan progres meeting jika hasil akhirnya tetap bocor setiap hujan turun?”


“Ini tidak lagi soal estetika. Ini soal mutu konstruksi, manajemen proyek, dan tanggung jawab publik,” tegas Miduk Hutabarat.


Perencanaan Lemah atau Pengawasan Kepala Burung?

Jika sebuah proyek sebesar ini tetap gagal menyelesaikan persoalan paling mendasar menahan air maka publik wajar mempertanyakan apakah terjadi Perencanaan yang kacau sejak awal, atau Pengawasan yang lemah hingga membiarkan kesalahan berulang.?


Keduanya sama-sama berbahaya bagi keuangan daerah dan martabat kota.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, Lapangan Merdeka tidak akan dikenang sebagai ikon sejarah, melainkan proyek mahal yang kalah oleh air hujan simbol gagalnya sistem yang harusnya mengawasi dan memastikan kualitas pembangunan.

Reporter : Etwin