Minggu, 30 November 2025

Banjir Bandang & Tanah Longsor: Bukti Nyata Pembalakan Hutan di Sumatera

Banjir Bandang & Tanah Longsor: Bukti Nyata Pembalakan Hutan di Sumatera



Catatan: Taulim P. Matondang


Hiruk-pikuk, jerit tangis, dan kepanikan luar biasa kembali mewarnai sejumlah wilayah di Sumatera. Banjir bandang yang menerjang Sumatera Barat, Aceh, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, hingga merembet ke dataran rendah seperti Medan, seolah menjadi tamparan keras bahwa alam sudah kehilangan kesabarannya.


Menjelang akhir tahun 2025, Sumatera Utara dan wilayah sekitarnya dipaksa menyaksikan kenyataan pahit: air bah membawa gelondongan kayu, menghancurkan apa saja di hadapannya, dan menelan ratusan korban jiwa. Bencana ini bukan sekadar fenomena alam semata—tetapi potret buram atas ketidakpatuhan manusia terhadap hukum alam dan hukum negara.


Jeritan dari Tengah Air Bah


“Tolong, Pak Bupati… tolong kami…”

Teriakan itu terdengar seperti jeritan sakratul maut. Beberapa warga yang masih sempat mengabadikan detik-detik sebelum hanyut, memposting kondisi terakhir mereka di media sosial—suara penuh harap, tetapi tak tau ke mana harus mengungsi. Hujan deras, debit air sungai yang melonjak, dan ribuan batang kayu yang hanyut menjadi bukti telanjang bahwa ada yang sangat salah di hulu sana.


Akar Masalah: Pembalakan & Bobroknya Pengawasan


Sudah lama masyarakat Sumatera Utara menyampaikan aspirasi untuk menutup perusahaan-perusahaan yang dituding merusak hutan. PT Toba Pulp Lestari (TPL) menjadi nama yang paling sering disebut. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, masyarakat adat dan aktivis lingkungan bertahan di Medan menuntut pencabutan izin. Namun respons konkret tak kunjung datang.


Ketika harapan masih menggantung, bencana lebih dulu menghantam.


Pembalakan, baik legal maupun ilegal, telah menggerus benteng alami yang selama ini melindungi masyarakat. Penebangan tanpa reboisasi membuat tanah kehilangan daya resap, sungai kehilangan penyangga, dan lereng kehilangan kekuatan.


Inilah yang kemudian berubah menjadi banjir bandang dan longsor.


Pertanyaan yang Menggantung di Udara

Di mana Menteri Kehutanan?

Di mana Menteri PUPR?

Di mana Gubernur dan para Bupati?


Rakyat menanti jawaban, bukan sekadar kunjungan lapangan atau pernyataan belasungkawa.


Makna Pembalakan yang Sering Diabaikan

Pembalakan bukan sekadar menebang pohon. Ia adalah:

- Perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan, pertanian, perumahan, atau kepentingan komersial lain.

- Illegal logging, yaitu penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu tanpa izin.


Penebangan tanpa reboisasi, yang mengubah hutan menjadi tanah botak dan membuat air hujan tak lagi dapat ditahan.


Aktivitas ini bukan hanya merusak ekosistem: ia merampas masa depan masyarakat di sekitarnya.


Daftar Perusahaan yang Dikeluhkan

Selain PT TPL, sejumlah perusahaan lain juga mendapat keluhan warga:

- PT Jaya Beton di Medan Marelan – dugaan polusi udara yang memicu gangguan kesehatan.

- Pabrik kelapa sawit di Pulo Padang – bau busuk dan limbah mencemari lingkungan.

- PT AJP dan PT Lonsum di Batu Bara – polusi udara dan suara.


Namun tuntutan terbesar tetap mengarah ke PT TPL, hingga Gubernur Sumatera Utara menyatakan akan mengirim rekomendasi evaluasi ke pemerintah pusat. Sayangnya, ketika regulasi baru digodok, bencana sudah datang lebih dulu.


Potret Duka: Ratusan Jiwa Melayang

BNPB mencatat angka yang mengguncang:


Sumatera Utara, 166 meninggal dunia 143 masih hilang


Aceh, 47 meninggal dunia, 51 masih hilang


Sumatera Barat, 90 meninggal dunia, 85 masih hilang


Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Itu adalah wajah-wajah keluarga yang hilang, harapan yang tenggelam, dan masa depan yang terputus.


Pencegahan: Kita Tak Boleh Terus Menjadi Penonton Kematian

Langkah jangka panjang

- Reboisasi besar-besaran

- Pengelolaan sampah dan sungai

- Tata ruang yang berpihak pada keselamatan

- Sistem drainase yang layak

- Terasering dan sumur resapan di kawasan rawan


Sebelum bencana

- Sistem peringatan dini

- Pemetaan risiko

- Edukasi masyarakat


Saat bencana

- Evakuasi cepat

- Menghindari daerah rawan susulan

- Melapor ke pihak berwenang


Bencana boleh datang dari langit, tetapi dampaknya diperparah oleh kelalaian manusia.


Penutup

Banjir bandang dan longsor yang menelan ratusan nyawa ini bukan sekadar musibah alam. Ia adalah peringatan keras. Alam telah memberikan sinyal berkali-kali, namun kita abai.


Ketika hutan ditebangi, sungai dipersempit, aturan dilanggar, dan aspirasi rakyat tak didengar—yang datang bukan hanya banjir, tetapi kehilangan, duka, dan tangis yang tak terbayar.


Semoga tulisan ini menjadi pengingat dan seruan agar pemerintah, pelaku industri, dan seluruh masyarakat melihat hutan bukan sebagai komoditas, tetapi sebagai penjaga kehidupan.

Salam : Elindonews.my.id


Warga RT 003 RW 001 Kapuk Muara Kompak Gotong Royong Salurkan Genangan Air Sebagai Bentuk Jiwa Pancasila

Warga RT 003 RW 001 Kapuk Muara Kompak Gotong Royong Salurkan Genangan Air Sebagai Bentuk Jiwa Pancasila 



Jakarta | Elindonews.my.id


Di tengah carut marutnya kondisi cuaca yang semakin tidak menentu,semangat gotong royong justru bersinar terang di jantung Ibu Kota. Warga RT 003 RW 001, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai luhur Pancasila masih hidup dan menjadi senjata ampuh menghadapi berbagai persoalan, terutama masalah genangan air yang telah lama menjadi ‘langganan’.


Kawasan Kapuk Muara, yang terletak di dekat pesisir, menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, cuaca ekstrem dengan hujan lebat yang singkat namun intens kerap melanda. Di sisi lain, fenomena pasang surut air laut semakin memperparah kondisi drainase yang sudah lemah. Kombinasi mematikan ini mengubah beberapa titik di wilayah tersebut menjadi kubangan air yang sulit surut, mengganggu aktivitas dan berpotensi menjadi sarang penyakit.


Menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya berpangku tangan menunggu bantuan,para tokoh masyarakat di RT 003 RW 001 mengambil inisiatif. Dipelopori oleh para tokoh masyarakat, mereka menggalang aksi bersih-bersih dan normalisasi saluran air secara swadaya. Aksi ini bukan sekadar kerja bakti biasa, melainkan sebuah gerakan kepatriotan untuk mempertahankan kenyamanan dan kesehatan lingkungan mereka sendiri.


Gelorakan Semangat Pancasila, Cintai Alam Dan Warisan Leluhur


“Kami sadar betul, sila ketiga, ‘Persatuan Indonesia’, dan sila kelima, ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’, harus kita wujudkan dari lingkungan terkecil. Jika kami tidak mulai dari diri sendiri dan RT kami, lalu siapa lagi?” ujar Bpk. Siman, Tokoh masyarakat RT 003, dengan penuh semangat. Ia menegaskan bahwa gotong royong adalah warisan nenek moyang yang sejalan dengan Pancasila, cintai alam dan rawat untuk kelangsungan hidup manusia.


Aksi konkret mereka terlihat jelas setiap akhir pekan.Puluhan warga turun dengan membawa cangkul, sekop, dan peralatan lainnya. Mereka membersihkan sampah yang menyumbat saluran air, mengeruk lumpur yang telah mengendap, dan memastikan aliran air dari permukiman menuju sungai utama berjalan lancar. Semua dilakukan dengan sukarela, penuh canda, dan semangat kebersamaan yang kental.


Namun, di balik semangat membara warga, terselip keprihatinan mendalam. Permasalahan genangan air di Kapuk Muara bukanlah isu baru. Warga menilai, akar masalahnya terletak pada kurang maksimalnya peran pemerintah, khususnya dalam hal pengawasan dan evaluasi infrastruktur drainase. Pembangunan saluran air yang tidak terintegrasi dan minim perencanaan jangka panjang menjadi pangkal persoalan.



PERAN PEMERINTAH SANGAT DIHARAPKAN SINERGI DENGAN MASYARAKAT


“Kami seringkali merasa berjuang sendirian. Sistem drainase yang ada tidak memadai untuk menampung luapan air hujan dan air laut pasang. Yang lebih memprihatinkan, tidak ada evaluasi menyeluruh dari pihak berwenang setelah proyek pembangunan selesai. Ketika masalah timbul, kami lagi-lagi yang harus bergerak pertama,” keluh Arifin, salah satu tokoh setempat.


Kurangnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur dan ketiadaan evaluasi berkala membuat solusi yang ada bersifat tambal sulam.Warga merasa upaya mereka bagai menegakkan benang basah; meski saluran telah dibersihkan, genangan tetap muncul karena sistem keseluruhan tidak berfungsi optimal. Hal ini menunjukkan adanya celah antara pembangunan fisik dan tanggung jawab pemeliharaannya.


Semangat patriotik warga RT 003 RW 001 Kapuk Muara ini patut menjadi contoh bagi wilayah lain.Mereka membuktikan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi energi untuk bertindak. Namun, heroisme warga ini tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian. Kolaborasi yang solid antara masyarakat dan pemerintah mutlak diperlukan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.


Pada akhirnya, kisah dari Kapuk Muara ini adalah sebuah pesan tegas: gotong royong adalah napas Pancasila yang mampu menggerakkan masyarakat. Namun, pemerintah harus hadir lebih dari sekadar wacana. Diperlukan pengawasan yang ketat, evaluasi yang komprehensif, dan perencanaan yang matang untuk mengatasi masalah genangan air secara fundamental.


Selain itu, Arifin juga berbarap kesadaran seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah ke parit dan sungai.


Hanya dengan sinergi ini, cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana terkandung dalam Pancasila, dapat benar-benar terwujud hingga ke tingkat akar rumput.

-Ridwan AP-

Sabtu, 29 November 2025

TelkomGroup Perkuat Pemulihan Layanan dengan Tambahan Backup Satelit di Wilayah Bencana Sumatra

TelkomGroup Perkuat Pemulihan Layanan dengan Tambahan Backup Satelit di Wilayah Bencana Sumatra


Medan | Elindonews.my.id


PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memperluas langkah tanggap darurat dengan menambah dukungan konektivitas di berbagai titik terdampak bencana alam tanah longsor dan banjir bandang di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan komunikasi masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi infrastruktur darat yang belum sepenuhnya pulih.


Sebagai penguatan layanan darurat, Telkom melalui PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menyalurkan layanan satelit Mangostar untuk 6 posko bencana yang tersebar di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, guna mendukung aktivitas komunikasi petugas, relawan, dan warga yang mengungsi di posko bencana. Langkah ini memperkuat penggunaan backup satelit dan IP radio yang telah diaktifkan di sejumlah titik sebelumnya.


EVP Telkom Regional 1 (Sumatra) Dwi Pratomo Juniarto, menyampaikan bahwa tambahan dukungan ini menjadi komponen penting dalam percepatan pemulihan layanan. “Situasi di lapangan masih cukup menantang bagi tim teknis TelkomGroup untuk melakukan pemulihan. Untuk itu, layanan satelit menjadi backup yang bisa diandalkan agar masyarakat tetap memiliki akses komunikasi,” ujar Dwi.




Sebagai bagian dari kepedulian kepada masyarakat terdampak, TelkomGroup menyalurkan bantuan sosial sembako di sejumlah titik bencana untuk mendukung kebutuhan dasar warga. Selain itu, TelkomGroup juga menyediakan akses WiFi gratis di 7 kantor Witel maupun STO yakni kantor Witel Sumut dan lokasi posko, kantor Witel Banda Aceh, kantor STO Sigili, kantor Witel Sibolga, kantor Witel Sumbar, dan kantor STO Talu agar masyarakat dapat tetap terhubung serta memperoleh informasi penting selama masa pemulihan.


Hingga saat ini progres perbaikan oleh tim teknis terus berlanjut, beberapa ruas jaringan fiber optic serta beberapa titik STO telah pulih dan aktif kembali. TelkomGroup menargetkan pemulihan permanen di lokasi Sumatra Barat pada akhir bulan November, sementara untuk wilayah Aceh dan Sumatra Utara pada akhir minggu pertama bulan Desember.


TelkomGroup senantiasa berkomitmen untuk mempercepat pemulihan konektivitas di seluruh wilayah terdampak. Setiap persnonil tim teknis berupaya untuk melakukan pemulihan infrastruktur dengan memastikan aspek keselamatan kerja tetap menjadi prioritas. Dengan tambahan backup satelit ini, TelkomGroup berupaya maksimal agar masyarakat dapat tetap terhubung dalam situasi krisis. Untuk informasi terkait progress pemulihan jaringan, kantor layanan, dan informasi pelanggan TelkomGroup, hubungi hotline 0800-111-9000.

Reporter : Taulim PM/rel

29 November 2025

BI Fokus Pulihkan Layanan Pembayaran di Sibolga–Tapanuli Tengah Usai Banjir dan Longsor

BI Fokus Pulihkan Layanan Pembayaran di Sibolga–Tapanuli Tengah Usai Banjir dan Longsor



Medan | Elindonews.my.id


Bank Indonesia (BI) menyampaikan keprihatinan dan empati mendalam atas musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan sejumlah wilayah di sekitarnya. BI turut mendoakan keselamatan, kekuatan, serta pemulihan cepat bagi masyarakat yang terdampak bencana tersebut.


Sebagai bentuk respons cepat, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengupayakan pemulihan layanan transaksi pembayaran yang sempat terkendala akibat dampak bencana. Kantor Perwakilan BI Sibolga mendapatkan dukungan penuh dari Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara di Medan serta Kantor Pusat BI di Jakarta untuk memastikan seluruh layanan kembali berjalan optimal, jelas Rudy Brando Hutabarat, KPw BI Sumut, 29/11/25.


Di tengah situasi darurat, BI memperkuat koordinasi dengan perbankan dan seluruh otoritas terkait guna menjamin distribusi uang Rupiah tetap tersedia dan layanan sistem pembayaran dapat diakses oleh masyarakat. Langkah ini penting agar aktivitas ekonomi di daerah terdampak tidak terganggu.


BI juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan transaksi nontunai apabila akses jalan menuju Sibolga sudah pulih dan jaringan telekomunikasi kembali stabil. Pemanfaatan kanal pembayaran digital diharapkan membantu kelancaran transaksi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian di Sibolga dan wilayah sekitarnya.

Reporter : E_01





Ombudsman Sumut Apresiasi Layanan Pengaduan “Integritas” di Rutan Kelas I Medan




Medan | Elindonews.my.id


Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara memberikan apresiasi terhadap layanan pengaduan Cepat dan Tuntas “Integritas” yang digagas oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Kelas I Medan, M. Harun Alrasyid. 


Layanan ini dinilai sebagai inovasi yang mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan rumah tahanan.


Program pengaduan Integritas serta dirancang untuk memudahkan warga binaan maupun masyarakat dalam menyampaikan laporan, keluhan, serta masukan terkait pelayanan di Rutan Kelas I Medan, Sabtu (29/11/2025)


Menariknya, layanan ini dapat diakses melalui dua metode, yakni secara offline melalui kotak dan posko pengaduan yang tersedia di area rutan, serta online melalui platform digital yang dapat diakses kapan saja.


Ombudsman Sumut menilai bahwa kehadiran layanan ini menunjukkan komitmen Rutan Kelas I Medan mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan bebas dari maladministrasi. Dengan mekanisme tindak lanjut yang cepat dan sistematis, layanan Integritas diharapkan menjadi contoh bagi satuan kerja pemasyarakatan lainnya dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan.


Kepala KPR Rutan Kelas I Medan, M. Harun Alrasyid, menyampaikan bahwa layanan ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan jalur pengaduan yang mudah, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun. “Kami ingin memastikan setiap suara, baik dari warga binaan maupun masyarakat, dapat didengar dan ditindaklanjuti. Transparansi adalah kunci,” imbuhnya. 


Dengan apresiasi dari Ombudsman Sumut, layanan pengaduan Cepat dan Tuntas Integritas semakin memperkokoh upaya Rutan Kelas I Medan dalam memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas bagi seluruh lapisan masyarakat. 

(JBR/15)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Pertemuan Tahunan 2025

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Pertemuan Tahunan 2025



Medan | Elindonews.my.id


Bank Indonesia melaksanakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta. PTBI 2025 mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” dan menjadi forum strategis penyampaian pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional serta arah kebijakan ke depan.


Agenda utama PTBI 2025 meliputi penyampaian pandangan Bank Indonesia terkait perkembangan dan prospek perekonomian, tantangan global yang dihadapi, arah kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran ke depan. Dalam pertemuan ini Presiden Republik Indonesia memberikan arahan mengenai kebijakan Pemerintah dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional.


Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian dan ketangguhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.


“Ekonomi akan stabil dan tumbuh jika kita saling bekerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi dalam mewujudkan program Asta Cita untuk Indonesia Emas 2045”. ujar Presiden.


Presiden memberikan apresiasi kepada pemangku kebijakan ekonomi dalam mempertahankan perekonomian, diantaranya kepada Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Danantara dan Dewan Ekonomi Nasional serta lembaga lainnya.


Presiden juga menyampaikan belasungkawa atas musibah banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan memastikan bahwa Pemerintah terus memberikan dukungan dan bantuan bagi masyarakat terdampak.


Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam penyampaian arah kebijakan Bank Indonesia menegaskan bahwa prospek ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi, didukung sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam transformasi ekonomi nasional, termasuk program Asta Cita.


“Kunci pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi adalah sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah,” ungkap Perry.


Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada pada kisaran 4,9–5,7%, dan meningkat pada 2027 dalam kisaran 5,1–5,9%.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya, 28/11/25 juga menyampaikan bahwa sinergi bauran kebijakan moneter fiskal antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi fondasi utama untuk mewujudkan ekonomi Indonesia tetap tumbuh dan berdaya tahan.


Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera juga turut menyaksikan secara bersama- PTBI 2025 dan dilanjutkan dengan kegiatan PTBI wilayah Sumatera Utara. 




Dalam sambutannya Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Iman Gunadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Upaya tersebut mencakup pengendalian inflasi melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), serta mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui sinergi TPKAD dan kelancaran sistem pembayaran dengan sinergi TP2DD di Sumatera Utara.


“Kami meyakini bahwa perekonomian Sumatera Utara ke depan akan semakin baik dengan inflasi yang terjaga pada kisaran 2,5% ± 1%, berkat sinergi dan kolaborasi seluruh pihak serta pembelajaran dari capaian pada tahun 2025,” ujar Iman.


Ke depan, percepatan transformasi struktural perlu terus ditingkatkan guna memperkuat daya saing, memperbaiki struktur ekonomi, serta mendorong penciptaan lapangan kerja di Sumatera Utara. 


Transformasi struktural tersebut diharapkan dapat meningkatkan: Pendapatan rumah tangga, melalui penguatan kapasitas dan daya saing UMKM; Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta optimalisasi belanja daerah yang memiliki multiplier effect tinggi; Investasi dan hilirisasi, dengan dukungan ekosistem perizinan yang lebih kompetitif; Kinerja ekspor, khususnya produk bernilai tambah dengan akses pasar yang lebih luas.


PTBI 2025 diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang stabil, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Reporter ; E_01/rel





Indonesia Tangguh dan Mandiri: Sinergi Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan

Indonesia Tangguh dan Mandiri: Sinergi Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan


Jakarta | Elindonews.my.id


Indonesia kembali menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid sepanjang 2025 di tengah situasi global yang penuh gejolak. Stabilitas yang terjaga dan pertumbuhan yang tetap kuat merupakan hasil sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang berjalan harmonis. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas perannya dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.


Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan bangsa terletak pada kemandirian dan kepercayaan diri untuk berdiri di atas kaki sendiri. “Saling mengisi, saling membantu, dan saatnya memberikan solusi yang cepat kepada rakyat,” ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta (28/11).


Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih kuat dan berdaya tahan pada tahun-tahun mendatang. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada pada kisaran 4,7–5,5%, dan meningkat pada 2026–2027 masing-masing di kisaran 4,9–5,7% dan 5,1–5,9%, ditopang oleh konsumsi, investasi, serta ekspor.




Inflasi diperkirakan tetap terjaga pada sasaran 2,5±1% untuk 2026–2027, berkat konsistensi kebijakan moneter, fiskal, serta sinergi pengendalian inflasi pusat–daerah, termasuk penguatan Program Ketahanan Pangan Nasional.


Ke depan, terdapat lima tantangan global yang perlu diantisipasi, antara lain kebijakan tarif AS yang berlanjut, perlambatan ekonomi dunia, tingginya suku bunga negara maju, risiko sistem keuangan global, serta maraknya penggunaan stablecoins dan aset kripto swasta.


Bank Indonesia menekankan bahwa sinergi adalah kunci utama transformasi ekonomi nasional. Ada lima prioritas yang perlu diperkuat, yaitu:

1. Penguatan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan

3. Meningkatkan pembiayaan ekonomi dan pendalaman pasar keuangan

4. Akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional

5. Penguatan kerja sama ekonomi bilateral dan regional


Transformasi sektor riil juga menjadi fokus penting melalui kebijakan industrial dan reformasi struktural. Hilirisasi berbasis sumber daya alam, pengembangan industri teknologi, dan industri padat karya menjadi sektor strategis untuk meningkatkan nilai tambah.


Dalam kebijakan tahun 2026, bauran kebijakan Bank Indonesia akan tetap diarahkan pada stabilitas (“pro-stability”) sembari mendukung ruang pertumbuhan (“pro-growth”). Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan, didukung pendalaman pasar uang dan valas dalam kerangka BPPU 2030.


Bank Indonesia terus memperkuat transformasi kelembagaan melalui integrasi proses kerja, digitalisasi kebijakan melalui Integrated Digital Central Bank (IDCB), serta pengembangan sumber daya manusia. Sepanjang 2025, Bank Indonesia sukses meraih 10 penghargaan internasional, meneguhkan posisi sebagai salah satu bank sentral terbaik di emerging markets.


PTBI 2025 juga dirangkaikan dengan penganugerahan TPID Award, TP2DD Championship, dan BI Award 2025 kepada total 47 mitra strategis serta tiga penerima Special Award.


Pertemuan ini dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, pimpinan lembaga negara, duta besar, kementerian, OJK, LPS, kepala daerah, pimpinan perbankan dan korporasi, akademisi, serta media nasional. Masyarakat luas turut menyaksikan melalui siaran langsung di seluruh kanal media sosial Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan BI di dalam dan luar negeri.

Redaksi: Elindonews


Jumat, 28 November 2025

BANJIR : Ujian Tuhan atau Akibat Ulah Manusia?

BANJIR : Ujian Tuhan atau Akibat Ulah Manusia?


Oleh: Taulim P. Matondang, Pengamat Sosial

Medan | Elindonews.my.id


Bencana alam seperti banjir dan longsor kembali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menjelang akhir tahun 2025. Setiap kali bencana datang, kita kerap mendengar ungkapan yang akrab di telinga: “Sabar… semoga tabah menghadapi ujian dari Tuhan.”


Namun muncul pertanyaan mendasar: benarkah bencana seperti banjir ini murni cobaan dari Tuhan? Ataukah sebenarnya merupakan akibat dari ulah manusia yang lalai merawat alam?


Ketika Alam Tak Lagi Bersahabat

Beberapa tahun silam, beredar cerita tentang rapat para ahli spiritual di Jerman. Kesimpulan mereka cukup menampar kesadaran: bencana alam terjadi karena manusia tidak mencintai air, tanah, dan udara sebagai bagian dari kehidupan.


Pesan ini seharusnya menjadi renungan bersama, sebab alam adalah sumber hidup. Tanpa merawatnya, mustahil kita berharap hidup yang baik.


Di Indonesia, bencana hidrometeorologi kini semakin sering terjadi. Tanah longsor, banjir bandang, hingga ribuan warga terdampak adalah potret betapa rapuhnya hubungan manusia dan alam.


Kenangan Masa Lalu: Hidup Selaras Dengan Alam

Penulis teringat masa kecil di era 1960-an, ketika hidup banyak bergantung pada alam. Air bersih diambil dari sumur, sementara memasak menggunakan kayu bakar. Meski hidup sederhana, ada satu hal yang sangat dijaga: menghormati alam.


Orangtua selalu berpesan:

“Ambil kayu yang sudah jatuh atau yang sudah kering. Jangan sekali-kali menebang sembarangan.”


Ketika tinggal di kampung bersama nenek, pesan yang sama kembali ditekankan. Anak-anak dilarang merusak pohon karena kayu adalah sumber kehidupan—untuk tempat tinggal, perabot, hingga api untuk memasak.


Generasi masa itu tumbuh dengan kesadaran bahwa alam bukan untuk dieksploitasi, tetapi untuk dijaga.


Banjir dan Ketidakcintaan Kita pada Alam

Kini, keadaan berubah. Di kota-kota, parit penuh sampah. Sungai dangkal dan dipersempit bangunan. Hutan gundul akibat pembalakan liar. Air dan udara tercemar oleh berbagai limbah.




Lalu ketika banjir datang, kita menyebutnya “cobaan”. Padahal, sebagian besar penyebabnya adalah ketidakpedulian manusia.


Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), banjir memang dapat dipicu oleh curah hujan tinggi dan kapasitas sungai yang menurun. Tetapi BPBD menegaskan bahwa faktor manusia menyumbang kerusakan yang jauh lebih besar:

- Sampah menumpuk di sungai

- Saluran air tidak terawat

- Drainase buruk

- Tata ruang abai terhadap kawasan resapan

- Pembangunan di bantaran sungai


Minimnya penghijauan dan reboisasi

Ketika hujan turun deras, air tak menemukan tempat mengalir. Akibatnya, meluap dan merendam permukiman.


Dampak Banjir: Bukan Sekadar Genangan

Banjir tidak hanya merusak rumah dan harta benda. Dalam banyak kasus, banjir juga: mencemari sumber air bersih, memicu penyebaran penyakit, merusak lahan pertanian, menyebabkan gagal panen, hingga menimbulkan korban jiwa.


Bencana ini bukanlah hal remeh. Ia menghantam sendi kehidupan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah rentan.


Mitigasi: Tanggung Jawab Bersama

Mitigasi bencana banjir bukan sekadar tugas pemerintah, tetapi kewajiban bersama. Masyarakat dapat mengambil langkah-langkah sederhana namun berdampak besar:

membersihkan drainasedan saluran air secara berkala, tidak membuang sampah sembarangan, menanam kembali pohon-pohon yang ditebang, menjaga kawasan resapan, menghindari pembangunan di bantaran sungai.


Upaya kecil ini, jika dilakukan bersama, dapat mengurangi risiko bencana di masa depan.


Sebagian bencana memang berasal dari alam. Namun banyak yang justru dipicu oleh ulah manusia sendiri. Karena itu, sebagai masyarakat yang tangguh bencana, kita harus bersiap dan selalu waspada.


Akhirnya, Kembali Pada Kesadaran

Ketika bencana datang, nasihat “sabar dan tabah menghadapi cobaan” tentu menguatkan. Namun biarlah nasihat itu juga menjadi cambuk kesadaran, bahwa alam harus dicintai agar hidup tetap berlanjut.


Sebab jika manusia tidak mencintai alam, alam pun tak lagi ramah kepada manusia.

Salam.


Pemeliharaan Kamtibmas di Kota Medan

 Pemeliharaan Kamtibmas di Kota Medan

“Begal dan Narkoba Musuh Kita Bersama”



Penulis : Taulim P. Matondang, pengamat sosial Prov Sumut



Ini… Medan Bung!



Kalimat itu dulu bagai semboyan tak resmi anak muda Kota Medan—kadang terdengar gagah, kadang menakutkan, sekaligus menjadi penanda bahwa pertengkaran bisa pecah kapan saja. Tak ada yang tahu siapa yang pertama mengucapkannya, tetapi penulis masih mengingat bagaimana suara itu sering muncul setiap kali keributan kecil berubah besar, terutama jika para pemuda sudah dalam keadaan tenggen—mabuk.


Pada era 70-an hingga awal 2000-an, tenggen seolah menjadi “rite of passage” bagi sebagian anak muda Medan. Alkohol dan ganja menjadi pintu masuk ke pertikaian antar kelompok. Tawuran, yang kini menjadi berita sehari-hari, sesungguhnya bukan fenomena baru. Ia sudah menjadi bagian dari wajah keras Kota Medan sejak lama, berdampingan dengan aksi-aksi kriminal seperti copet, rampok, hingga begal.


Di masa itu, ada satu wilayah yang legendaris: Sambu, dijuluki warga sebagai “sarang manusia buas.” Para copet beraksi di sana hampir setiap hari. Namun mereka berbeda kelas dengan begal. Copet bekerja halus, sementara begal bekerja brutal—luka dan nyawa bukan lagi sesuatu yang mereka pikirkan.


Medan: Kota Besar yang Berlari Antara Pertumbuhan dan Tekanan Sosial

Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia—sebuah mosaik besar berisi budaya, suku, bahasa, dan agama. Dengan 2,49 juta penduduk dan pendapatan rata-rata Rp10,2 juta per bulan, kota ini menjadi tujuan ekonomi penting di Sumatera bagian utara.


Namun seperti kota besar lainnya, gemerlap Medan memiliki bayangan gelap. Agustus 2024 mencatat tingkat pengangguran 8,13 persen—angka yang memengaruhi dinamika sosial. Kemajemukan budaya dan tekanan hidup perpadu membentuk karakter masyarakat Medan yang dikenal keras, tegas, dan tak jarang temperamental.


Letak geografis—dekat pelabuhan, perbatasan kabupaten, dan jalur perdagangan Selat Malaka—membuat Medan menjadi kota yang sangat mudah diakses, tetapi sekaligus rawan penyelundupan barang terlarang, termasuk narkotika.


Data Pusiknas Bareskrim Polri per 27 Juli 2025 bahkan mencatat 31.711 kasus kejahatan di Sumatera Utara, menjadikannya provinsi dengan tingkat kriminal tertinggi kedua di Indonesia.


Kisah yang Mengguncang: Ningsih dan Anak Lelakinya

Pada satu malam di kawasan Helvetia, Ningsih—seorang ibu yang baru pulang dari bekerja di warung—melihat anak lelakinya, Reza (17), tergolek di teras rumah. Tubuhnya penuh luka. Motor kesayangannya dirampok dua orang tak dikenal.


“Katanya mereka cuma minta kunci. Reza melawan, Bang… lalu dibacok.”

Suara Ningsih bergetar.


Reza selamat, tetapi trauma yang ia alami jauh lebih berat dari lukanya. Ia tidak lagi berani keluar selepas magrib. Kisah Ningsih hanyalah satu dari ratusan cerita lain yang jarang terangkat media, tetapi hidup dalam ingatan masyarakat.


Wawancara Singkat: Polisi Bicara Apa?

Penulis mewawancarai seorang perwira di Polrestabes Medan, AKP (inisial disamarkan):⁸

“Medan bukan kota jahat. Tapi ada kelompok-kelompok kecil yang memanfaatkan celah ekonomi dan lemahnya kontrol keluarga. Begal bukan hanya soal kriminal, tapi juga soal pola hidup dan pergaulan yang tidak terkontrol,” ujarnya.


Ia menambahkan bahwa jaringan narkoba masih menjadi tantangan terbesar:

“Selama narkoba masih beredar, selama itu pula begal dan kriminalitas lain akan mencari ruang. Karena sebagian besar pelaku adalah pengguna.”


Ketika Siskamling Tinggal Kenangan

Pada masa lalu, Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) adalah benteng utama warga Medan. Pos ronda hidup, jadwal ronda berjalan, dan masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap lingkungannya.


Kini, banyak pos ronda tinggal bangunan kosong. Warga semakin sibuk dengan urusannya masing-masing. Orang tua lebih sibuk dengan pekerjaan. Anak-anak lebih akrab dengan gawai. Rasa kebersamaan mulai memudar.


Padahal, para pelaku kriminal tidak lagi beraksi dengan cara lama. Mereka menggunakan teknologi, berpindah-pindah lokasi, bahkan bekerja secara terorganisir.


Kembali ke Rumah: Benteng Pertahanan yang Paling Pertama

Langkah pemerintah dan kepolisian tetap penting, tetapi langkah paling fundamental sesungguhnya berada di titik paling kecil namun paling kuat: rumah.


Di sanalah karakter dibentuk. Di sanalah anak muda diarahkan.

Etika, disiplin, dan batas moral tidak bisa lahir dari kebijakan semata—ia harus tumbuh dari pendidikan keluarga.


Guru di sekolah melanjutkan tugas itu dengan ilmu, logika, dan nilai-nilai kebangsaan. Masyarakat memperkuatnya dengan pengawasan sosial. Dan pemerintah hadir sebagai penegak hukum, bukan sebagai penyelamat tunggal.


Karena sejatinya, keamanan adalah hasil kerja bersama.


Penutup: Medan Layak Aman, Dan Itu Tanggung Jawab Kita Bersama

Medan bukan kota yang tumbuh dari kelemahan—ia tumbuh dari keberanian. Kota yang dulu dikenal keras, tetapi penuh solidaritas. Kota yang dibangun oleh para perantau yang tak gentar menghadapi tantangan.


Kini, tantangannya berbeda:

narkoba yang menggerogoti masa depan, begal yang mengancam nyawa, dan kriminalitas yang memecah rasa aman.


Melawan semua itu membutuhkan suara bersama: suara orang tua, suara sekolah, suara polisi, suara tokoh agama, dan suara masyarakat.


Karena pada akhirnya, kita tidak hanya menjaga kota ini untuk hari ini, tetapi juga untuk anak-anak kita kelak.


Medan layak menjadi kota yang aman. Dan itu dimulai dari kita—hari ini, sekarang.

Salam.......

Redaksi : Elindonews.my.id


Kamis, 27 November 2025

Kinerja APBN di Provinsi Sumatera Utara hingga 31 Oktober 2025

 Kinerja APBN di Provinsi Sumatera Utara hingga 31 Oktober 2025


Medan | Elindonews.my.id


Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN hingga 31 Oktober 2025. Paparan ini disampaikan Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut, Nofiansyah—yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil DJKN Sumut—bersama Kepala Kanwil DJPb Sumut Indra Soeparjanto, Kepala Kanwil DJBC Sumut Sugeng Apriyanto, Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra, dan Kepala Kanwil DJP Sumut II Anton Budhi Setiawan.


Mereka memaparkan capaian kinerja dan sinergi yang telah dilakukan dalam mengawal APBN agar transparan, akuntabel, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Sumatera Utara.


Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp14,29 Triliun

Hingga Oktober 2025, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Sumut mencapai Rp14,29 triliun.

• Belanja Pegawai terealisasi Rp8,78 triliun (84,84%), termasuk pembayaran gaji, tunjangan, THR, dan gaji ke-13 tahun 2025.

• Belanja Barang mencapai Rp4,48 triliun (61,34%) untuk mendukung infrastruktur konektivitas, layanan kesehatan dan JKN, pendidikan tinggi, penegakan hukum, serta ketahanan pangan.

• Satuan kerja dengan realisasi tertinggi adalah POLRI sebesar Rp735,85 miliar, disusul Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan.

• Belanja Bantuan Sosial terserap Rp54,94 miliar (79,16%), seluruhnya dari satuan kerja di bawah Kementerian Agama.

• Belanja Modal mencapai Rp977,20 miliar (32,58%), terutama untuk infrastruktur konektivitas, sumber daya air, pendidikan tinggi dan modernisasi sarpras Polri. Kementerian PUPR mencatat realisasi tertinggi Rp490,55 miliar.


Transfer ke Daerah Tersalur Rp35,28 Triliun

Hingga 31 Oktober 2025, penyaluran TKD di Sumut mencapai Rp35,28 triliun (81,55%), sedikit menurun dibanding periode sama tahun 2024 (83,84%).

Rinciannya:

• DAU: Rp23,39 triliun (88,29%)

• DAK Non-Fisik: Rp6,23 triliun (73,47%)

• Dana Desa: Rp3,1 triliun (67,76%)

• DBH: Rp1,88 triliun (70,87%)

• Insentif Fiskal: Rp126,89 miliar (60,46%)

• DAK Fisik: Rp552,61 miliar (64,86%)


KUR dan UMi Dorong UMKM Sumut

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Utara mencapai Rp12,78 triliun kepada 215.481 debitur.

• Sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan Rp6,2 triliun (111.113 debitur).

• Disusul perdagangan besar dan eceran Rp4,51 triliun (71.005 debitur).

• Sektor terkecil adalah pertambangan, hanya 9 debitur dengan total Rp2,25 miliar.


Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp711,98 miliar kepada 119.730 debitur. Sektor perdagangan mendominasi penyaluran sebesar Rp695,39 miliar (97,67%). Sektor dengan porsi terkecil adalah jasa pendidikan, hanya 16 debitur dengan total pembiayaan Rp56,50 juta.


Bantuan Sosial Capai Rp3,89 Triliun

Pemerintah Pusat menyalurkan bansos di Sumut sebesar Rp3,89 triliun kepada 5,87 juta penerima manfaat.

• BPNT: Rp2,35 triliun untuk 3.818.302 PM

• PKH: Rp1,49 triliun untuk 1.951.137 PM

• Atensi Yatim Piatu (YAPI): Rp56,87 miliar untuk 101.238 PM


Penerimaan Pajak Capai Rp17,7 Triliun

Hingga Oktober 2025, penerimaan pajak Sumut mencapai Rp17,7 triliun atau 54,46% dari target Rp32,57 triliun. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan stabil dari bulan ke bulan.


Kinerja Bea Cukai Lampaui Target

Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp2,99 triliun (131,45% dari target APBN).

• Bea Masuk: Rp584,84 miliar

• Bea Keluar: Rp1,95 triliun (436,02% dari target) – terutama dari ekspor produk sawit seiring kenaikan harga referensi CPO.

• Cukai: Rp461,09 miliar (53,59%), turun akibat merosotnya produksi rokok dan penurunan konsumsi MMEA.


PNBP Tembus Rp2,78 Triliun

Realisasi PNBP Sumut mencapai Rp2,78 triliun (121,13% dari target Rp2,29 triliun).

• PNBP Lainnya: Rp1,38 triliun (182,94%), tumbuh 8,67% YoY

• Pendapatan BLU: Rp1,40 triliun (91%), tumbuh 11,05% YoY


PNBP Aset, Piutang, dan Lelang Capai Rp101,8 Miliar

• PNBP Aset: Rp52,1 miliar

• PNBP Piutang Negara: Rp157 juta

• PNBP Lelang: Rp49,5 miliar, tumbuh signifikan berkat pelaksanaan berbagai jenis lelang seperti hak tanggungan, barang rampasan, dan harta pailit.


Kinerja ini mencerminkan efektivitas pengelolaan aset, piutang, dan pelaksanaan lelang oleh Kanwil DJKN Sumatera Utara.

Redaksi



---


📝 META DESKRIPSI (SEO 150–160 karakter)


Kinerja APBN Sumatera Utara hingga Oktober 2025 menunjukkan realisasi belanja Rp14,29 triliun, TKD Rp35,28 triliun, KUR Rp12,78 triliun, dan PNBP melampaui target.



---


📣 CAPTION FACEBOOK (Menarik & Informatif)


🚨 Update Kinerja APBN Sumatera Utara 2025!

Hingga 31 Oktober 2025, realisasi belanja negara di Sumut mencapai Rp14,29 triliun, TKD Rp35,28 triliun, dan KUR Rp12,78 triliun.

Penerimaan pajak tercatat Rp17,7 triliun, sementara PNBP melampaui target dengan capaian Rp2,78 triliun.


APBN terus bekerja untuk pembangunan, perlindungan sosial, dan penguatan UMKM di Sumatera Utara. 💪📊

#APBNSumut2025 #KemenkeuSumut #BelanjaNegara #TKD #PNBP #KUR #UMi



---


📸 CAPTION INSTAGRAM (Versi Pendek & Padat)


📊 Kinerja APBN Sumut 2025

Belanja negara: Rp14,29 T

TKD: Rp35,28 T

KUR: Rp12,78 T

PNBP: Rp2,78 T (lampaui target!)

APBN untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut 💪✨

#APBNSumut #KemenkeuRI #SumateraUtara



---


📸 CAPTION INSTAGRAM (Versi Panjang)


📊 Update Kinerja APBN Sumatera Utara hingga Oktober 2025!

Belanja negara, bansos, transfer ke daerah, hingga KUR dan UMi terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumut.

• Belanja negara: Rp14,29 T

• TKD: Rp35,28 T

• KUR: Rp12,78 T

• PNBP: Rp2,78 T

• Bansos: Rp3,89 T


APBN bekerja nyata untuk pembangunan, layanan publik, dan perlindungan sosial di seluruh Sumatera Utara. 💙✨

#APBNSumut2025 #KemenkeuSumut #BelanjaNegara #KUR #UMi #PNBP





Banjir Menerjang, Rutan Perempuan Kelas IIA Medan Evakuasi 249 WBP ke Lapas Perempuan Kelas IIA Medan


Medan   |   Elindonews.my.id 

Bencana banjir yang melanda Kota Medan pada hari Kamis, 27 November 2025, menyebabkan air naik hingga mencapai blok hunian di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Perempuan Kelas IIA Medan. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh penghuni, Rutan Perempuan Kelas IIA Medan dengan sigap melaksanakan kegiatan evakuasi darurat. 


Sebanyak 249 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah dievakuasi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Medan. Proses evakuasi dimulai pada pukul 11.00 WIB dan berlangsung hingga selesai.


Kegiatan evakuasi dilaksanakan dengan pengawalan ketat oleh petugas Rutan Perempuan Kelas IIA Medan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan diawasi langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Medan beserta pejabat struktural dan petugas. 


Seluruh proses berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Prioritas utama adalah keselamatan dan penanganan cepat terhadap dampak bencana.


Evakuasi ini merupakan langkah proaktif institusi dalam menghadapi kondisi darurat bencana alam. Mari berdoa agar semua diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. (F_01/r) 


#kemenimipas

#ditjenpas

#pemasyarakatan

#SiagaBencana

Medan Banjir

Medan Banjir



Kelurahan Terjun Marelan.


Medan | Elindonews.my.id


Hujan deras yang mengguyur kota Medan sejak hari Rabu 26/11/25 pukul 21.00 wib telah mengakibatkan banjir.


Disebut-sebut, banjir kali ini adalah yang terparah, karena murni dari curah hujan deras berkepanjangan, tidak ada pasang laut.


Dari pantauan awak media Elindonews, banjir kali ini meliputi, Labuhan Deli, Medan Marelan, Brayan, Martubung, Hamparan Perak dan sekitarnya. Banjir membuat aktivitas warga lumpuh, kenderaan roda tidak bisa lewat, bahkan roda 4 pun tidak berani nerobos.



Komplek KPUM Kel. Terjun

Diperoleh informasi, Tim Basarnas, BPBD Kota Medan, Damkar serta para relawan sudah siaga sejak pukul 01.00 wib dilokasi rawan dan siap untuk  mengevakuasi para korban terdampak banjir.


Ketinggian air bervariasi. Sampai pukul 08.00 wib, Kamis 27/11/25 sudah mencapai 60 Cm, bahkan ada yang sudah sampai 1 M.


Penyebab banjir utama akibat intensitas dan curah hujan yang tinggi sehingga sungai tak mampu menampung debit air.




Saat ini warga sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Sebagian warga masih bertahan di rumahnya sambil berharap datangnya bantuan, baik itu evakuasi maupun makanan.

Reporter : E_01


Rabu, 26 November 2025

KPPU Dorong Perbaikan Tata Kelola Pengadaan di Pemkab Labuhanbatu Selatan



Kota Pinang | Elindonews.my.id


Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan mendorong penguatan transparansi dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel). Dorongan ini disampaikan melalui audiensi resmi antara KPPU dan Pemkab Labusel, yang diterima oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Ralikul Rahman, MT, mewakili Bupati Labusel di Aula Lantai 3 Kantor Bupati, 25/11/25.

 

Dalam sambutannya Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Ralikul Rahman, MT memberikan apresiasi atas keberadaan KPPU sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan usaha demi menjaga kepentingan umum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Selanjutnya, Bupati Labuhanbatu Selatan berharap sinergi KPPU dengan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat terus dibangun untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat khususnya di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.


Dalam audiensi tersebut, KPPU menjelaskan bahwa sektor pengadaan pemerintah merupakan salah satu sektor dengan potensi risiko tinggi terjadinya persekongkolan tender. Karena itu, KPPU menekankan pentingnya keterbukaan informasi, akses evaluasi dokumen, serta respons cepat dari perangkat pengadaan daerah.


Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas, menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan KPPU bukan semata-mata untuk menindak pelanggaran, tetapi juga membantu pemerintah daerah mencegah potensi masalah hukum sejak awal, memperbaiki efisiensi belanja publik, serta melindungi pemerintah dari tuduhan atau fitnah terkait proses tender.


KPPU juga menjelaskan bahwa dalam rangkaian pengawasan yang sedang berjalan, telah dijadwalkan tindak lanjut berupa permintaan klarifikasi dan pemeriksaan awal terhadap Pokja sebagai pihak yang menjalankan fungsi pemilihan penyedia. Namun sampai dengan pelaksanaan jadwal tersebut, Pokja belum dapat hadir dan tidak dapat dihadirkan oleh pihak terkait, sehingga KPPU menilai bahwa koordinasi internal Pemkab perlu diperkuat.


“Kehadiran perangkat pengadaan sangat krusial agar proses klarifikasi berjalan objektif dan berbasis dokumen. Transparansi bukan hanya terkait aturan, tetapi juga soal respons pemerintah dalam memberikan akses yang kami perlukan,” ujar Ridho.


Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Labusel melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan dukungan terhadap langkah KPPU serta menyatakan bahwa Pemkab siap membangun sinergi untuk mewujudkan iklim persaingan usaha sehat di wilayah Labusel, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemkab menyampaikan bahwa koordinasi internal akan ditingkatkan agar komunikasi lanjutan dengan KPPU dapat berjalan lebih efektif. 


Melalui audiensi ini, KPPU dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sepakat untuk meningkatkan keterbukaan data dan evaluasi tender, memastikan perangkat pengadaan bersikap kooperatif, dan mendorong tata kelola pengadaan yang lebih bersih, efisien, dan kompetitif.


KPPU berharap langkah ini menjadi awal penguatan integritas proses pengadaan di Labusel, sehingga proyek infrastruktur daerah dapat terlaksana secara berkualitas, transparan, dan memberi manfaat maksimal kepada masyarakat.

Reporter : E_01/rel







Kejari Medan Dituding Jadikan Kasus Pembangunan Panti Sodial II Mesin ATM Berjalan

Kejari Medan Dituding Jadikan Kasus Pembangunan Panti Sodial II Mesin ATM Berjalan



Medan | Elindonews.my.id


Penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Medan kembali dipertanyakan. Publik melihat pola yang semakin sulit dipungkiri: kasus tertentu dikebut, kasus lain seperti sengaja dipasung. Dan proyek Pembangunan Panti Sosial Tahap II TA 2022 menjadi contoh paling telanjang dari ketidakberesan itu, seperti pembangunan Panti Sosial Tahap II. Sehingga publik menduga dan menuding kalau kalau kasus pembamgunan itu sudah dijadikan mesin ATM.


Satu Kasus “Ngebut”, Satu Kasus “Mati Mesin”

Kasus Medan Fashion Festival TA 2024 bergerak secepat kilat. Nama-nama ditetapkan sebagai tersangka tanpa banyak jeda.


Tapi giliran Pembangunan Panti Sosial Tahap II, laporan lengkap masuk sejak 19 Desember 2024, bukti permulaan dianggap sangat memadai, bahkan sudah terjadi pengembalian kerugian negara sebagian, Kejari Medan justru diam seribu bahasa.


Hampir setahun lamanya tidak ada penetapan tersangka.

Pertanyaannya:

“Apa yang membuat kasus ini begitu berat untuk disentuh? Atau justru terlalu banyak yang harus diselamatkan?”


Pengembalian Kerugian Negara BUKAN Tiket Kebal Hukum

Pernyataan tegas praktisi hukum Mangadum SH menyiram minyak ke bara:

“Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana pelaku.” Dengan kata lain: mengembalikan uang bukan surat sakti untuk lolos dari jerat hukum.


Kalau ada yang beranggapan cukup bayar lalu aman, itu bukan penegakan hukum—itu transaksi.

Keresahan publik meledak dalam bentuk komentar yang makin blak-blakan.


“Bang, HHP sudah banyak uangnya habis menutup kasusnya di Kejari Medan, makanya dia tidak jadi tersangka.” Ujar Emil Darma.


“Kalau kasus PKPCKTR dan SDABMBK masuk ke Kejari Medan, sama saja buang garam ke laut", ujar Juliandi Deparia.


Ketika masyarakat mulai terang-terangan menganggap Kejari Medan sebagai tempat “hilangnya kasus”, itu artinya kredibilitas lembaga sudah berada di titik merah, dan mungkin perlu direformasi.


Tanpa Transparansi, Yang Tumbuh Justru Dugaan, Kejaksaan yang bekerja dalam gelap membuka ruang luas bagi spekulasi.


Kejaksaan yang tidak konsisten,  memberi ruang untuk dugaan “ATM berjalan”.

Dan Kejaksaan yang membiarkan kasus mengendap tanpa alasan jelas sama saja mengkonfirmasi dugaan publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.

Reporter : Erwin

DPRD Kota Medan Dituding Tutup Mata Terhadap Kisruh Proyek Lapangan Merdeka

DPRD Kota Medan Dituding Tutup Mata Terhadap Kisruh Proyek Lapangan Merdeka



Medan | Elindonews.my.id


DPRD Kota Medan seolah memilih jalan sunyi di tengah carut-marutnya proyek Revitalisasi Kawasan Lapangan Merdeka, proyek prestisius yang kini berubah menjadi ironi. Ketika publik melihat basement tergenang air setiap hujan turun, pekerjaan mangkrak, dan perencanaan yang terus dipertanyakan, para wakil rakyat justru terlihat diam seribu bahasa, sehingga publik menduga dan menuding DPRD Medan sengaja tutup mata.


Sikap pasif ini menimbulkan tanda tanya serius:

Apakah DPRD benar-benar tidak melihat persoalan yang terjadi, ataukah mereka sengaja menutup mata?


Dalam situasi sebesar ini, diamnya DPRD bukan hanya mencurigakan, tetapi juga menyakitkan bagi masyarakat yang menaruh harapan kepada fungsi pengawasan mereka.


Aktivis kota Medan pun menilai bahwa sikap bungkam tersebut berpotensi mencerminkan kelalaian moral. Ketika persoalan sudah sedemikian telanjang, ketidakhadiran DPRD dalam memberi tekanan dan pengawasan hanya memperlihatkan betapa lemahnya keberpihakan kepada publik.


Proyek Kebanggaan yang Berubah Menjadi Ejekan Publik

Proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka seharusnya menjadi wajah baru Kota Medan. Namun faktanya, ia justru menjadi bahan tertawaan masyarakat.

Rembesan air di basement terus terjadi sejak fase proyek sebelumnya.


Alih-alih diperbaiki, masalah tersebut berulang dan semakin memprihatinkan. Proyek multi-years yang seharusnya memberikan jaminan perencanaan matang justru tampak seperti pekerjaan tambal-sulam tak berujung.


Pertanyaan lain yang menggema dari masyarakat Medan sangat sederhana namun menampar:

Miduk Hutabarat dari Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumut Peduli Lapangan Merdeka mengatakan “Apa gunanya rapat, evaluasi, dan progres meeting jika hasil akhirnya tetap bocor setiap hujan turun?”


“Ini tidak lagi soal estetika. Ini soal mutu konstruksi, manajemen proyek, dan tanggung jawab publik,” tegas Miduk Hutabarat.


Perencanaan Lemah atau Pengawasan Kepala Burung?

Jika sebuah proyek sebesar ini tetap gagal menyelesaikan persoalan paling mendasar menahan air maka publik wajar mempertanyakan apakah terjadi Perencanaan yang kacau sejak awal, atau Pengawasan yang lemah hingga membiarkan kesalahan berulang.?


Keduanya sama-sama berbahaya bagi keuangan daerah dan martabat kota.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, Lapangan Merdeka tidak akan dikenang sebagai ikon sejarah, melainkan proyek mahal yang kalah oleh air hujan simbol gagalnya sistem yang harusnya mengawasi dan memastikan kualitas pembangunan.

Reporter : Etwin