Pemprov Banten Ajak SMSI Kolaborasi Pencegahan Stunting

Cilegon | Elindonews.my.id

Pemerintah Provinsi Banten saat ini mengedepankan garapan aksi kolaborasi dalam sosialisasi pencegahan stunting.

Belajar dari sebelumnya, bahwa pencegahan stunting tidak akan mampu dikerjakan oleh pemerintah saja, melainkan peran serta media massa dinilai sangat penting untuk meningkatkan penurunan angka stunting di Provinsi Banten.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, mengajak kolaborasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten untuk agenda tersebut.

Sosialisasi pengimplementasian program dan strategi dalam pencegahan stunting dan gizi yang difasilitasi oleh Biro Adpim Pemprov Banten digelar di Journalist Boarding School, Kota Cilegon, Rabu (5/4/2023).

"Peran media sangatlah penting agar bagaimana ibu-ibu atau orang tua bisa tahu dan memahami bagaimana menurunkan stunting, itulah yang perlu. Lebih dari Rp1 miliar anggaran dana dari Pemerintah Provinsi Banten untuk media, ini agar mempercepat perilaku masyarakat yang terbiasa dalam pencegahan stunting serta mengedukasi dengan cara mensosialisasikannya," jelas Ati saat menjadi pembicara di acara tersebut.

Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Banten Lesman Bangun menyambut baik upaya kolaborasi media dengan Pemprov Banten.

Dirinya juga mengimbau kepada seluruh perusahaan media yang aktif di SMSI agar bersedia untuk mengangkat berita dan kampanye pencegahan stunting.

"Saya harap kepada Pemprov kita bisa menjadi bagian dari pemerintah untuk mengatasi stunting di Provinsi Banten. Dan kemudian kita mengajak kepada pengurus kabupaten kota se-Banten agar bisa menaikkan berita di Dinas Kesehatan terkait Stunting atau apa yang telah disampaikan oleh narasumber yang kompeten," tegas Lesman Bangun saat memberikan materi.

Selanjutnya, Lesman juga menyampaikan bahwa media harus memperhatikan masyarakat dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam masalah stunting.

"Untuk itu kepada para media online yang ada di Provinsi Banten saya harap bisa menjadi orang tua Asuh pencegahan stunting di masyarakat dan mengetahui kondisi stunting di masyarakat sekitar, memperkenalkan stunting itu apa. Dari diri kita sendiri, perusahaan kita, tempat tinggal kita kemudian ke masyarakat luas," imbuhnya.

Komitmen kerjasama ini secara tidak langsung dibangun melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting dan Peningkatan Gizi di Provinsi Banten, yang difasilitasi oleh Biro Adpim Pemprov Banten.

Dalam kegiatan yang sangat meriah ini dihadiri kurang lebih 100 orang peserta, baik dari pengurus SMSI tingkat Provinsi Banten maupun kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten. (Nanang S)

Adik Sepupu Ketua PAC PP Medan Area Meninggal, Ketua Pewarta Melayat dan Berikan Santunan Duka

MEDAN | Elindonews.my.id

Dalam suasana puasa di bulan suci Ramadan 1444 H yang ke 15, rumah duka almarhum Budi Irwansyah (47) dipadati pelayat warga Jalan Tuba 4, Gang Pembangunan 5, Kelurahan Tegal Sari 3, Kecamatan Medan Denai, Kamis (6/4/2023).

Tampak melayat ke rumah duka yakni ketua Pewarta Polrestabes Medan Chairum Lubis SH didampingi anggota Abdul Meliala disambut Ocaria Putri Almarhum dan Joko Tarigan Ketua PAC PP Medan Area.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Pewarta Polrestabes Medan Chairum Lubis, SH memberikan santunan Sembako dan uang tunai diterima Ocaria Putri Almarhum Budi Irwansyah.

Ocaria mengucapkan terimakasih banyak kepada Ketua Pewarta Polrestabes Medan Chairum Lubis, SH  yang telah datang melayat dan memberikan bantuan Sembako dan uang santunan duka.

Joko Tarigan Ketua PAC PP Medan Area Abang sepupu almarhum Budi mengatakan kaget atas meninggalnya almarhum, karena kemarin kami masih mengantarkan ada keluarga sakit ke Rumah Sakit Madani.

Dia juga mengatakan almarhum tidak ada riwayat penyakit yang di dideritanya, mungkin ini sudah ajal adik sepupunya. 

"Almarhum Budi Irwansyah meninggal kan seorang istri bernama Fatmawati dan dua putrinya," ungkap Joko.

Sementara Ketua Pewarta Polrestabes Medan, Chairum Lubis, SH dalam kesempatan itu menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya adik sepupu Ketua PAC PP Medan Area Joko Tarigan. 

"Semoga amal dan ibadah almarhum Budi diterima Allah SWT. Keluarga yang ditinggal  tetap tabah menerima musibah ini," ucap Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut. 

Pimpred Pewarta.co menjelaskan, kegiatan ini sudah menjadi rutinitas Pewarta Polrestabes Medan, bila ada yang tertimpa musibah. 

"Kebetulan ada adik sepupu Ketua PAC PP Medan Area  yang merupakan mitra kerja kita meninggal dunia, maka kita melayat dan memberikan santunan dan Sembako," katanya. 

Kegiatan ini terlaksana tidak terlepas dari arahan dan bimbingan Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak, MSi, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, Irjen  Dadang Hartanto, Wakapolda Sumut Brigjen Jawari.

Di samping itu, arahan dari Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho,  Kasektupa Lemdiklat Polri Brigjen Mardiaz Kusin Dwihananto, Brigjen Riko Sunarko, Irwasda Polda Sumut Kombes Armia Fahmi, dan Kapolrestabes Medan Kombes Valentino Alfa Tatareda. (Roi)

PP GEMPA-SU : Akan Gelar aksi Unjuk Rasa Laporkan Dugaan Korupsi Kepala DPKPP Kota Sibolga Kepada Kajati Sumut

MEDAN | Elindonews.my.id

Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Peduli Aset Sumatera Utara (PP GEMPA-SU) dan puluhan kader-kader PP GEMPA-SU  akan menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada hari Selasa 13 April 2023. 

Dalam aksi unjuk rasa yang akan dilakukan Pada Hari Selasa 13 April 2023 Ahmad Maisyar selaku Sekretaris Umum PP GEMPA-SU mengatakan kami dan kawan-kawan dari PP GEMPA-SU  akan melakukan demo didepan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera serta Memberikan Laporan resmi atas dugaan adanya indikasi korupsi di dinas Perikanan Ketahanan Pangan Dan Pertanian (DPKPP) Kota Sibolga Kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentang adanya dugaan indikasi korupsi kegiatan pembangunan pasar ikan modern kota sibolga sebesar  22 Milyar lebih bersumber dari APBD PEN  Tahun 2022 Kota sibolga 

Berdasar informasi yang kami terima kegiatan pembangunan pasar ikan modern kota sibolga banyak kejanggalan yang kami temukan dilapangan serta adanya dugaan kami dalam kegiatan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi besar terjadinya dugaan indikasi korupsi dan mark up yang berdampak pada kerugian keuangan negara.

Pembangunan proyek tersebut diduga salah objek sehingga sejumlah kalangan menyesalkan tindakan serta-merta dari oknum pejabat setempat.  Apalagi proyek dimaksud belum selesai dikerjakan.  ucap Ahmad Maisyar (sekretaris Umum PP GEMPA-SU) , pembangunan proyek tersebut seyogyanya sudah selesai dikerjakan tahun 2022. Namun ternyata sampai tahun 2023 belum ada penyelesai pembangunan fisik.

Maka dari itu adapun tuntutan kami pada aksi tersebut meminta Kapolda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera panggil dan tangkap Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Sibolga diduga aktor intelektual yang menyeleweng dana APBD Tahun 2022 dan mengambil keuntungan untuk memperkaya diri ucap Ahmad Maisyar (Sekretaris Umum PP GEMPA-SU). 

(E_01/pkr)

Perkembangan Sektor Perbankan Ditengah Covid-19 Indonesia Cukup Baik

JAKARTA | Elindonews.my.id

Di sektor perbankan untuk kredit perbankan pada Februari 2023 tumbuh sebesar 10,64 persen yoy -Januari 2023 10,53 persen yoy- menjadi Rp 6.375,3 triliun. 

Penguatan kredit tersebut utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 13,01 persen yoy. Secara mtm, nominal kredit perbankan Februari 2023 meningkat 1,02 persen mtm atau naik sebesar Rp 64,44 triliun.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga-DPK- pada Februari 2023 tercatat tumbuh sebesar 8,18 persen yoy -Januari 2023  8,03 persen yoy- menjadi Rp7.989 triliun, dengan giro dan deposito sebagai main driver. 

Secara mtm, DPK Januari 2023 tumbuh 0,44 persen atau naik Rp 34,89 triliun. 

Demikian dikatakan Ketua Otoritas Jasa Keuangan-OJK-Mahendra Siregar-pada Media tgl 04 April 2023 disiarkan live streming dalam acara Rapat Dewan Komisioner-OJK-bulan Maret 2023 yang berthema Sektor Jasa Keuangan Terjaga dan Solid Ditengah Votalitas Global Akibat Permasalahan di Amerika Serikat dan Eropah selanjutnya mengatakan,  komposisi DPK didominasi oleh CASA -current account and saving account- atau dana murah yang relatif stabil dan tidak terlalu terpengaruh terhadap pergerakan suku bunga.

Kondisi tersebut mendukung terjaganya kinerja likuiditas perbankan antara lain tercermin dari rasio-rasio likuditas yang berada di atas treshold. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit -AL/NCD- dan Alat Likuid/DPK -AL/DPK- pada Februari 2023 masing-masing tercatat sebesar 129,58 persen -Januari 2023 mencatat sebesar 129,64 persen4 dan 29,09 persen -Januari 2023: 29,13 persen- jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. 

Adapun, Liquidity Coverage Ratio -LCR- dan Net Stable Funding Ratio -NSFR posisi Desember 22- masing-masing sebesar 244,20 persen dan 140,42 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 100 persen. 

Disebutkan, risiko kredit di Februari 2023 terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,75 persen -Januari 2023: 0,76 persen- dan NPL gross sebesar 2,58 persen -Januari 2023: 2,59 persen- di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 pada Februari 2023 terus mencatatkan penurunan menjadi Rp  427,7 triliun -Januari 2023: Rp 435,74 triliun- dengan jumlah debitur yang terus menurun menjadi 1,93 juta nasabah -Januari 2023: 2,02 juta nasabah-. Sementara untuk risiko pasar, Posisi Devisa Neto -PDN- tercatatnya sebesar 1,47 persen -Januari 2023: 1,51 persen- jauh di bawah threshold 20 persen.

Di sisi permodalan katanya Capital Adequacy Ratio -CAR- industri Perbankan di level yang cukup tinggi dan menguat menjadi sebesar 26,1 persen -Januari 2023: 25,88 persen-.

 

Yang dorong program literasi dan edukasi keuangan secara masif baik secara tatap muka -offline- maupun daring -online- melalui Learning Management System -LMS-dan media sosial. 

Dalam hal ini katanya, pada Februari 2023, OJK telah melaksanakan 28 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 8.730 orang peserta. Selain itu, Sikapi Uangmu, sebagai saluran media komunikasi berupa minisite dan aplikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital, telah memublikasikan konten edukasi keuangan sebanyak 70 konten, dengan jumlah pengunjung sebanyak 390.640 viewers. 

Memanfaaatkan momentum Ramadhan, OJK menyelenggarakan Serial Program Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah melalui “Gebyar Safari Ramadhan” pada tanggal 24 Maret s.d. 14 April 2023 yang rangkaian acaranya antara lain terdiri dari webinar edukasi keuangan syariah, Gebyar Ramadhan Nusantara -melibatkan KR/KOJK-, dan berbagai kontes keuangan syariah untuk menarik minat masyarakat.

Sementara itu, sejak awal Januari hingga 31 Maret 2023, OJK telah menerima 76.201 layanan, termasuk 4.852 pengaduan, 34 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 385 sengketa yang masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan -SJK-. Dari pengaduan tersebut itu sebanyak 2.411 merupakan pengaduan sektor perbankan, 2.417 merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal. 

Arah Kebijakan strategi OJK dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan menghadapi tantangan kedepan, namun tetap dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu melalui: 

Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Dampak permasalahan perbankan di Amerika Serikat dan Eropa relatif terbatas terhadap industri perbankan Indonesia, mengingat tidak terdapat eksposur langsung bank-bank yang ditutup di negara-negara itu dan kondisi stabilitas keuangan domestik yang terjaga. 

Juga karena respon cepat dari otoritas di berbagai negara yang mampu meredam risiko contagion. Agar perbankan tetap berdaya tahan dan mampu mengantisipasi downside risks dari dinamika global, OJK meminta perbankan untuk:

Memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian;

Melakukan stress testing secara berkala dengan berbagai skenario;

Melakukan pemantauan terhadap portofolio aset dan liabilitas bank termasuk risiko konsentrasi pada pinjaman dan pendanaan. Dalam hal ini, OJK juga memonitor erat komposisi DPK dan kredit perbankan agar tetap terdiversifikasi dengan baik;

Menjaga rasio kecukupan modal dan ketersediaan likuiditas pada aset yang berkualitas tinggi; dan

Menghindari praktek-praktek excessive risk-taking behaviour yang spekulatif imbuh Ketua OJK Pusat.

Selain itu, OJK senantiasa melakukan langkah antisipatif terhadap berbagai dinamika yang dapat berimplikasi terhadap perbankan Indonesia serta memperkuat koordinasi antar otoritas dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan -KSSK-.

OJK meminta perusahaan asuransi untuk melakukan proses underwriting, pembentukan cadangan teknis, dan pengelolaan investasi secara prudent, untuk menghindari dampak penurunan kondisi ekonomi terhadap kondisi likuiditas dan solvabilitas. Hal dimaksud dilakukan agar perusahaan asuransi tetap resilien dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang dapat mempengaruhi siklus pasar asuransi khususnya akibat kenaikan pada biaya modal dan eksposur risiko yang dapat diasuransikan, terutama yang sensitif terhadap kondisi ekonomi Jelasnya.

Untuk memitigasi kemungkinan dampak rambatan akibat berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit pada beberapa segmen dan sektor tertentu, OJK memastikan LJK telah membentuk dan mengevaluasi kecukupan pencadangan, termasuk secara berkelanjutan meminta LJK untuk melakukan re-assessment terhadap kondisi debitur yang sedang direstrukturisasi serta kemungkinan penurunan dan tekanan lebih lanjut terhadap debitur dimaksud.

Mempertimbangkan fluktuasi pasar keuangan global yang berpotensi masih akan berkelanjutan, OJK memonitor erat kecukupan likuiditas perbankan khususnya ketersediaan dan komposisi portfolio surat berharga yang tergolong sebagai alat likuid berkualitas tinggi/High Quality Liquid Asset -HQLA-.

Kebijakan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan Infrastruktur  Pasar

OJK mendukung implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor -DHE- Sumber Daya Alam -SDA-yang memperkenalkan pemanfaatan instrumen Term Deposit Operasi Pasar Terbuka Konvensional dalam Valuta Asing di BI -TD OPT Valas BI- sebagai alternatif penempatan dari dana DHE yang disimpan di Indonesia dan berlaku  di awal Maret ini.  Dukungan OJK dilakukan melalui panduan bagi perbankan terkait penyajian aktivitas penempatan TD OPT Valas BI dalam Laporan keuangan bank sebagai berikut: 

Pada saat Eksportir/nasabah memilih DHE SDA ditempatkan pada TD OPT Valas BI maka Dana eksportir yang ditempatkan di TD OPT Valams BI dapat disajikan sebaai Liabilitas Lainnya dan di sisi aset penempatan disajikan sebagai Aset Lainnya.

Bank menyajikan fee/imbal hasil yang diterima dari BI sebagai pendapatan non bunga, sedangkan bunga/imbal hasil dari penempatan TD OPT Valas BI langsung di-pass through kepada nasabah eksportir.

Selain itu Aset dan Liabilitas yang timbul dari penempatan TD OPT Valas BI scara umum -sepanjang tidak terdapat eksposur risiko- tidak berdampak pada perlakuan secara prudensial -seperti Liquidity Coverage Ratio -LCR-. Net-Stable Funding Ratio -MSFR-, kewajiban Penyediaan Modal Minimum -KPMM-/Capital Equivalency Maintained Assets -CEMA-, atas Maksimum Pemberian Kredit -BMPK-dan Kualitas  Aset-. Dari pada itu,

OJK berupaya untuk menumbuhkembangkan industri perbankan syariah dengan melakukan penguatan, percepatan, dan penyempurnaan implementasi konversi bank konvensional menjadi bank syariah melalui penerbitan pedoman konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah serta konversi BPR menjadi BPRS.

OJK  juga meluncurkan Sistem Informasi Daftar Efek Syariah -SIDES- pada bulan Maret 2023 yang diharapkan dapat meningkatkan peran Emiten dan Perusahaan Publik dalam menyampaikan informasi terkait aktivitas bisnis dan keuangan yang relevan dan obyektif serta mendukung OJK dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah.

Di bidang IKNB, saat ini OJK telah menerbitkan ketentuan teknis untuk mendukung penguatan  pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia -LPEI-, yaitu SEOJK 4/SEOJK.05/2023 tentang Laporan Bulanan LPEI, dan SEOJK 5/SEOJK.05/2023 tentang Kewajiban Penyediaan Modal

 Minimum -KPMM- oleh LPEI. Dengan terbitnya ketentuan tersebut, penyampaian laporan bulanan LPEI dilakukan secara online sehingga lebih efisien dan cepat. Sementara, SEOJK 5/SEOJK.05/2023 memberikan pedoman bagi LPEI serta mengatur bahwa KPMM mencakup 1). Internal Capital Adequacy Assessment Process -ICAAP-  2). S upervisory Review and Evaluati

 Process -SREP- dan 3). Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko.

Sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan secara off-site dan membantu pengawas untuk melakukan deteksi secara dini -early warning- terhadap potensi masalah yang ada pada LJKNB, maka OJK telah menyelesaikan pengembangan aplikasi Portal Informasi dan Monitoring Efek IKNB -PRIME-.sebagai tools bagi pengawas yang antara lain digunakan untuk memantau kesesuaian pengelolaan investasi LJKNB dengan persyaratan dan batasan yang telah diatur di dalam ketentuan yang berlaku.Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan -UU P2SK- yang mengamanatkan pentingnya asuransi wajib untuk membangun ekonomi yang resilien, OJK berdiskusi dengan pemangku kepentingan terkait untuk menetapkan kerangka regulasi mengenai penyelenggaraan produk asuransi wajib, yang termasuk diantaranya asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana alam, dan event insurance.

Dalam rangka penguatan industri perasuransian, OJK sedang mengkaji kebutuhan permodalan yang optimal bagi perusahaan asuransi untuk dapat menyerap dampak penurunan ekonomi dan mendukung pengembangan bisnis perusahaan.

Di aspek keuangan berkelanjutan, OJK melalui perannya sebagai principal representative dalam ASEAN Taxonomy Board -ATB- mendukung kegiatan dan investasi pembangunan berkelanjutan dengan berperan aktif menyuarakan pentingnya dukungan terhadap transisi energi secara bertahap dan secara bersamaan memastikan pertumbuhan sosialm dan ekonomi tidak dikesampingkan. 

ATB pada 27 Maret 2023 menerbitkan ASEAN Taxonomy form Sustainable Finance version 2 -ATSF versi 2- untuk memfasilitasi upaya transisi hijau negara ASEAN sehingga dapat menarik investasi global untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan. ATSF 2 menjadi pionir global untuk taksonomi kawasan yangm mempertimbangkan secara menyeluruh upaya penghentian penggunaan batu baram -.coal phase-outs/CPO-dalam dekarbonisasi untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris dengan menyediakan tools yang memiliki kontribusi yang signifikan untuk upaya transisi. Dalam rangka interoperability taksonomi kawasan dengan taksonomi nasional, ATSF Versi  dapat menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan Taksonomi nasional.-FR-

Kelompok Tani HPPLKN Nilai DPRD Sumut Tidak Pro Masyarakat

MEDAN | Elindonews.my.id

Jajaran pengurus kelompok tani Himpunan Penggarap Pengusahaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN), yang dipimpin Johan Merdeka saat menghadiri undangan rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Sumut terkait lahan seluas 32 hektare di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli,  Deliserdang, Rabu (5/4/2023) merasa kecewa dengan undangan DPRD Sumut yang menyatakan persiapan eksekusi lahan seluas 32 hektare di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang.

Hal tersebut dikarenakan, bahwa undangan RDP itu sudah memutuskan untuk proses eksekusi yang sifatnya sudah kewajiban. 

“Kenapa kami selama ini meminta untuk RDP sejak tahun 2020, 2021 dan 2022 selalu alasannya menunggu Bandan Musyawarah (Bangun). 

Ternyata, DPRD Sumut bisa melakukan RDP atas permintaan Al Washliyah untuk RDP.

Kami menduga DPRD Sumut sudah berpihak kepada pengembang dan tidak berpihak kepada rakyat,” sebut Johan Merdeka usai menghadiri RDP di gedung DPRD Sumut

RDP yang berlangsung di Lantai I Gedung DPRD Sumut, turut dihadiri kelompok tani HPPLKN Labuhandeli, pengurus PB Al Jamiyatul Washliyah, utusan Polres Pelabuhan Belawan, Biro Hukum Pemprov Sumut, utusan Kodim 0201/BS dan para undangan lainnya.

Johan Merdeka mempertanyakan apa dasar Al Washliyah memiliki tanah di lahan tersebut. Padahal sudah jelas status lahan sudah eks HGU di tahun 2022 berdasarkan SK Nomor 42/HGU/BPN 2002.

“Kami perlu pertanyakan, ada apa Al Washliyah bisa membeli lahan negara ?

Karena sudah jelas, lahan eks HGU seluas 5.873,06 hektare tidak bisa dilepas secara bertahap, harus secara global. Untuk itu perlu diketahui, dalam jual beli lewat notarisnya Al Washliyah atas nama Hasbullah Hadi itu bukan tanah eks HGU, tapi tanah HGU, ada apa ini ?, kami menduga ada keterlibatan mafia tanah di dalam ini,” tanya Johan Merdeka.

Mendengar pernyataan itu, Ketua Komisi A Andri Alfisah beralasan bahwa mereka baru duduk di Komisi pada Mei 2022 lalu, sehingga tidak mengetahui adanya permintaan dari HPPLKN.

“Perlu saya jelaskan, bahwa kami di sini baru saja rotasi. Hari ini kami mengundang bapak/ibu bukan adanya keberpihakan, tapi kami ingin memediasi agar tidak adanya gejolak di lapangan pada saat proses eksekusi yang akan dilakukan Al Washliyah. Jadi, kami tegaskan kami ingin memediasi,” ucapnya.

Pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pembahasan tentang eksekusi lahan seluas 32 hektare di Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, Andri Alfisah menyimpulkan akan merekomendasikan permasalahan sengketa tanah tersebut untuk dibawa ke penegak hukum.

Ketua Komisi A DPRD Sumut tersebut menilai kelompok tani HPPLKN Labuhandeli tidak mau untuk difasilitasi agar masalah ini ditempuh dengan cara kekeluargaan.

Kami sudah mendengar semua bapak/ibu sekalian. Artinya, PB Al Washliyah mempunyai hak atas tanah. Kita tidak ingin eksekusi langsung dilakukan, makanya kita hadirkan bapak/ibu secara kekeluargaan.

"Tapi tidak mau terima, maka kami atas nama Komisi A DPRD Sumut akan merekomendasikan agar masalah ini diserahkan kepada penegak hukum," benernya. 

Setelah berakhirnya RDP, kelompok tani HPPLKN Labuhandeli kecewa dengan keputusan wakil rakyat. Mereka menilai keputusan itu tidak membela rakyat. Akibatnya, teriakan mewarnai ruang rapat saat berakhirnya RDP tersebut.

“RDP ini untuk kepentingan Al Washliyah. Wakil rakyat apa ini, bukannya membela rakyat. Kalian wakil rakyat membela mafia tanah,” teriak sejumlah kelompok tani menimbulkan perhatian sejumlah orang di Gedung DPRD Sumut. 

(JB Rumapea)

Safari Ramadhan SMSI Sumut Serahkan Bahan Pokok ke Panti Asuhan Al Jamiyatul Washliyah

 

Medan | Elindonews.my.id

Rangkaian Safari Ramadhan 1444 H Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara berlanjut di Panti Asuhan Al Jamiyatul Washliyah, Jalan Karya Jaya Gedung Johor Medan, Rabu (05/04/2023).

Itu adalah penyerahan bantuan bahan pokok yang kedua, setelah pada Jumat (31/03/2023) lalu, diserahkan ke Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah Jalan Bromo Medan.

Kegiatan amal ini merupakan kegiatan di tahun pertama kepengurusan baru SMSI Sumut sejak dilantik pada 7 Februari 2023, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.

"Kegiatan ini kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Kita jangan melihat nilainya, tetapi apa yang kami berikan ini adalah bentuk kasi sayang kami kepada anak-anak di Panti ini. Semoga bisa bermanfaat bagi mereka," ujar Ketua SMSI Sumut, Erris J Napitupulu.

Ketua Erris menyebut, kegiatan sosial seperti ini akan terus dihidupkan, terutama di momen-momen hari besar keagamaan, seperti Bulan Suci Ramadhan saat ini. 

"Kiranya apa yang kita lakukan, bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan tentunya bisa ditiru oleh lembaga lain, ataupun pihak-pihak lain. Ayo kita bantu mereka yang membutuhkan," ujar Ketua Erris.

Sementara itu, Ketua Panitia Safari Ramadhan SMSI Sumut 2023, M Agus Utama, mengatakan kegiatan ini berkat kekompakan dan kebersamaan para Pengurus SMSI Sumut, yang juga bersedia menyisihkan sebagian rezekinya, untuk disumbangkan dalam Safari Ramadhan ini.

"Kita sengaja menyisihkan sebagian rizki yang kita peroleh selama ini. Berkat teman-teman pengurus yang bersedia membantu. Selain itu juga, kita serahkan bantuan bahan makanan pokok ini ke panti asuhan ini, semoga menjadi berkah bagi kita semua, khususnya untuk kami para pengurus," ungkap Agus.

Mewakili harapan seluruh Pengurus SMSI Sumut, Agus Utama berharap kegiatan amal ini dapat rutin dilaksanakan oleh oraganisasi media siber ini, minimal setiap tahunnya.

Sama dengan agenda sebelumnya, penyerahan bantuan bahan pokok kali ini juga berupa beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Penyerahan bantuan ini juga dihadiri Penasehat SMSI Sumut Rony Purba, Bendahara Agus S Lubis, Kabid Organisasi dan Daerah Benny Pasaribu, Wakil Sekretaris Ayu Kesumaningtyas, Seksi Organisasi dan Daerah Irwan Manalu, Seksi Pendidikan dan Pelatihan Waliyono.

Dalam kegiatan ini, Tim Safari Ramadhan SMSI Sumut disambut langsung Pengurus Panti Asuhan, Hj Wiwik, didampingi Bidang Pendidikan Irwan Sirait ST dan Habiburrahman.

Hj Wiwik mengaku bahagia dan mengucap syukur atas bantuan bahan makanan pokok yang disalurkan SMSI Sumut. Dirinya juga terharu, karena masih ada organisasi yang mengingat masa depan anak-anak yang diasuh di panti asuhan tesebut.

Hj Wiwik juga menyebut, anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut juga punya prestasi yang pantas dibanggakan. "Anak-anak kita ada yang lulus jalur undangan tiap tahunnya. Tahun ini di USU 2, di Unimed juga 2 diterima."

Irwan Sirait menambahkan, salah seorang siswi dari panti asuhan ini ada juga yang meraih Juara 1 Lomba Video Kreatif yang diadakan Duta Sumut di Hari Sumpah Pemuda 2022 dan Lomba Video di HUT Al Washliyah belum lama ini. "Kami tentunya bangga dengan prestasi anak-anak kami," tuturnya dengan wajah bahagia.

"Tentunya, apa yang diserahkan ke kami (Panti Asuhan) akan menjadi darah daging bagi anak-anak kelak. Mereka mampu mengukir prestasi di sekolahnya. Berkah bagi apa yang kami terima selama ini, kami sekali lagi berterima kasih," ujar Habib. (Agus Utama).

(Nanang S).

Polda Sumut Pastikan Kematian Bripka Arfan Saragih Minum Racun Sianida

MEDAN | Elindonews.my.id

Polda Sumatera Utara (Sumut) telah selesai melaksanakan gelar perkara ulang penyelidikan terhadap kasus kematian Bripka Arfan Saragih (AS).

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengatakan dalam pelaksanaan gelar perkara kasus kematian Bripka Arfan Saragih melibatkan tim forensik, psikologi, ahli pidana, toksiologi, IT, serta keluarga Bripka Arfan.

"Malam ini saya menyampaikan hasil progres perkembangan penyelidikan kematian Bripka Arfan Saragih yang menjadi komplain pihak keluarga," katanya, Selasa (4/4) malam.

Panca mengungkapkan, pada 24 Maret 2023 lalu mendapat pengaduan dan keluhan dari istri almarhum Bripka Arfan Saragih serta mempertanyakan hasil konferensi pers dari Polres Samosir atas meninggalnya personel Satlantas Polres Samosir yang dinilai janggal.

"Karena pihak keluarga menilai kematian Bripka AS ada yang janggal, saya pun mengundang dan bertemu dengan istri serta kuasa hukum almarhum untuk mendengar langsung keluhan lalu menarik kasus kematian yang ditangani Polres Samosir ke Polda Sumut," ungkapnya.

Panca menuturkan, ada empat pengaduan serta keluhan yang disampaikan keluarga Bripka Arfan Saragih yakni penemuan jenazah pada 6 Februari 2023 di Desa Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Kemudian, laporan Jenni selaku istri Bripka jenni istri ke Mapolda Sumut dugaan pembunuhan serta adanya pengaduan masyarakat tentang penggelapan uang pajak kendaraan.

"Selama 10 hari melakukan penyelidikan serta menggelar pra rekonstruksi dengan melibatkan Direktorat Reskrimum, Dit Reskrimsus, Bid Propram dan Inspektorat Polda Sumut, telah disimpulkan penyebab kematian Bripka AS," tuturnya.

Untuk penyebab kematian Bripka AS, Kapoldasu menerangkan Bripka AS mati lemas akibat masuk racun sianida melalui saluran makan hingga lambung lalu ke saluran nafas disertai adanya pendarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul (benturan di kepala). 

"Maksud dari benturan di kepala ini oleh para ahli mengungkap benturan yang terjadi karena kepala mendekati objek dan tidak ada luka pada bagian kulit," terangnya tidak ada tanda-tanda kekerasan yang disengaja terkait kematian Bripka AS serta tidak ditemukannya tanda-tanda paksaan masuknya racun sianida ke tubuh korban.

"Tim penyelidik yang dibentuk juga menemukan fakta bahwa Bripka AS sebelum meninggal dunia telah memesan racun sianida melalui online. Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan handphone milik almarhum," ujar Panca.

Jenderal bintang dua itu menuturkan bahwa berdasarkan fakta-fakta serta keterangan para ahli forensik, psikologi dan tiksiologi menyimpulkan Bripka AS bunuh diri karena faktor permasalahan dugaan kasus penggelapan uang para wajib pajak di Kabupaten Samosir yang dialami.

"Untuk menguatkan kematian Bripka AS karena diduga terlibat kasus penggelapan uang pajak, tim penyelidik telah memeriksa sebanyak ratusan para wajib pajak kendaraan bermotor yang menjadi korban, 99 saksi dari Polri dan masyarakat serta melakukan olah TKP serta pra rekonstruksi sebanyak 41 adegan," tuturnya.

Panca menambahkan, tim penyelidik juga menemukan bukti pada Tanggal 3 Februari 2023 korban mencari situs-situs cara bunuh diri melalui handphone. Serta ketika digelar pra rekonstruksi ada saksi yang melihat sepeda motor korban berada di TKP Desa Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

"Sehingga dengan digelarnya kasus ini melibatkan para ahli disimpulkan kematian Bripka AS karena bunuh diri dan tidak ada tanda-tanda kekerasan," pungkasnya.

( Nanang S/R).