Satbrimob Polda Kalbar Laksanakan Kegiatan Go To School SMA Mujahidin Pontianak

PONTIANAK | elindonews.my.id

Satbrimob Polda Kalbar kembali menggelar Brimob Go To School disalah satu sekolah yang berada di kota Pontianak, Senin (30/01/23).

Satbrimob Polda Kalbar menggerlar kegiatan Brimob Go To School di SMA Mujahidin, Jl. Ahmad Yani, kota Pontianak. 

Kegiatan Brimob Go To School yang dilaksanakan di SMA Mujahidin Pontianak ini dimulai dengan melaksanakan upacara bendera.

Dalam amanatnya personel Brimob memberikan edukasi tentang makna dari Pancasila kepada murid-murid SMA Mujahidin Pontianak. Nilai Pancasila sangat penting untuk diajarkan kepada murid-murid yang merupakan generasi penerus bangsa. Hal ini dimaksudkan agar mereka dewasa nanti mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Disini personel juga menjelaskan tentang makna dari tiap-tiap sila yang terkandung didalam Pancasila seperti sila pertama berupa cinta kasih, menjaga toleransi dan saling menghormati perbedaan kepercayaan. Kemudian sila kedua yaitu setara atau memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi. Sila ketiga yakni harmoni atau mengutamakan kepentingan indonesia di atas kepentingan pribadi atau kelompok. 

Sila keempat yakni demokratis atau memberikan kesempatan setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat dan yang terakhir adalah sila kelima yang mengajarkan kita tentang gotong royong.

Selain mengajarkan tentang nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila disini personel juga meminta untuk seluruh murid-murid untuk menanamkan setiap nilai-nilai Pancasila dikehidupan mereka. 

Disini personel Satbrimob Polda Kalbar juga mengenalkan Polri, khusunya Brimob dan juga menjelaskan tentang apa itu Brimob dan fungsi Brimob dalam menjaga stabilitas situasi kamtibmas di Provinsi Kalbar. Sekaligus memberikan informasi kepada siswa-siswi SMA Mujahidin Pontianak tentang rekrutmen dan syarat-syarat menjadi anggota Polri. (E_01/btkb)

Pemerintah Siapkan 47 Apartemen Untuk ASN, TNI, Polri di IKN

JAKARTA | elindonews.my.id

Pemerintah memutuskan untuk segera menyiapkan 47 apartemen di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hunian tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang ditugaskan ke IKN.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023, selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo 

"Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN ada 11 ribu, TNI-Polri sekitar 5 ribu," ujar Menteri PUPR.

Menteri PUPR menargetkan pembangunan hunian tersebut bisa dimulai pada Juni-Juli tahun 2023 agar bisa selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024. Apartemen tersebut akan berstatus sebagai rumah dinas bagi para aparat yang bertugas.

"Rumah dinas yang diputuskan. Nanti setelah itu kalau mungkin ada yang tapak yang bisa dibeli. Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan ke sana," imbuhnya.

Lebih jauh, Menteri PUPR menjelaskan alasan pemilihan model hunian berupa apartemen adalah agar sesuai dengan konsep hutan kota atau forest city di IKN. Dengan konsep tersebut, pembangunan hunian tidak akan banyak memakan lahan.

"Sesuai dengan konsep forest city, kalau dia enggak (berbentuk) tower, dia makin menyebar. Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan," jelasnya.

Menurut Menteri PUPR, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian tersebut. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.

"Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu," lanjutnya.

Pembangunan apartemen tersebut diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp9,4 triliun. Adapun untuk pembiayaannya akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Yang ini, yang diputuskan, tadi (dari) APBN karena rumah dinas. (Nilainya) Rp9,4 triliun," tandasnya. (E_01/btkb)

KPPU Kanwil I Bersama TPID Sumut Adakan Sidak Kepasar Tradisional di Kota Medan

MEDAN | elindonews.my.id

Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Kanwil I Medan bersama Tim TPID Pemprov Sumut yang terdiri dari Bank Indonesia, Biro Perekonomian, Disperindag ESDM, Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura serta Perum Bulog Kanwil Sumut melakukan sidak ke Pasar tradisional Petisah pada Senin 30/1/2023.

Sidak ini dilakukan untuk melakukan pengawasan dan pengecekan harga sejumlah komoditas di pasaran secara langsung kepada para pedagang, khususnya yang saat ini perlu mendapat perhatian khusus, yakni beras dan minyak goreng. Sidak juga dilakukan untuk mengantisipasi sedini mungkin kesiapan pasokan di Sumut menjelang ramadhan 2023.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha-KPPU-Kanwil I Medan-Ridho Pamungkas- usai mengadakan sidak itu mengatakan, hasil pengecekan harga diketahui bahwa minyak goreng curah kemasan dengan merk dagang Minyak Kita saat ini mengalami kelangkaan, sedangkan harga beras stabil di harga yang relatif tinggi. Sementara untuk komoditi lain seperti cabe, telur, daging ayam dan daging sapi terpantau stabil.

Kelangkaan pasokan Minyak Kita turut mengerek harga minyak goreng curah yang dijual di atas harga HET, yakni Rp16.000/Kg. Salah seorang pedagang mengaku sudah satu bulan ini tidak menjual merk minyak kita karena sulit pasokan, namun ketersediaan minyak premium disebutnya masih stabil.

Untuk ketersediaan beras relatif aman. Hal ini didukung upaya PD Pasar yang turut menjual beras medium dengan harga sesuai HET, yakni Rp.9.950 per kilogram yang dikemas dalam kantong 5 kg. Meski harga di pedagang pasar masih ditemukan untuk yang eceran, harga beras medium Rp.13.000 dan yang premium 14.000-15.000 per kilogram.

Terkait dengan adanya kelangkaan Minyak Kita di pasar tradisional tersebut, Ridho akan melakukan pendalaman lebih lanjut di tingkat distributor dan produsen. Kondisi ini dapat disinyalir sebagai indikasi awal terjadinya kartel apabila ditemukan adanya kesengajaan dari pelaku usaha untuk mengurangi produksi atau menahan pasokan.

“Minyak Kita itu diproduksi oleh produsen-produsen yang juga memproduksi minyak premium. Namun yang kita temui, minyak premiumnya ada, sedangkan Minyak Kita langka. Bisa saja mereka sengaja membatasi produksi minyak kita sehingga konsumen beralih ke premium. Tapi jika hambatannya ada di pola distribusi atau angkutan distribusinya, tentunya kami bersama tim TPID akan mengoptimalkan pendistribusiannya” jelasnya.

Lebih lanjut, Ridho menjelaskan perilaku tidak sehat yang mungkin akan muncul dalam kondisi saat ini adalah distributor menjual produk Minyak Kita dengan sistem paket atau bundling. Sejauh ini di Medan belum ditemukan adanya perilaku distributor yang mem-bundling produk Minyak Kita dengan produk lainnya.

Sedangkan untuk komoditi beras, Ridho mengungkapkan bahwa KPPU Kanwil I akan menindaklanjuti informasi pasar ini dengan melakukan pengecekan pasokan dan harga di tingkat distributor dan penggilingan beras mengingat pada rantai pasok beras, posisi pelaku usaha tersebut memiliki kekuatan pasar dalam menentukan harga beras.

”Beras kita pantau terus, saat ini harga relatif masih tinggi meskipun Bulog sudah mulai melakukan penyaluran beras. Bisa jadi karena pedagang masih mengambil dari distributor dengan harga lama. Kita lihat satu minggu ke depan apakah harga berangsur turun” ujarnya.

Menutup sidak, Ridho mewanti-wanti kepada pelaku usaha pada komoditi minyak goreng dan beras untuk tidak memanfaatkan situasi kenaikan harga ini untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. -FR-

Total Fertility Rate Sumatera Utara sebesar 2,48

MEDAN | elindonews.my.id

Total Fertility Rate (TFR) Sumatera Utara Hasil Long Form SP2020 sebesar 2,48, yang berarti hanya sekitar 2-3 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil LF SP2020 menuju Replacement Level.

Selama periode satu dekade, Angka Kematian Bayi (AKB) / Infant Mortality Rate (IMR) menurun signifikan dari 26 per 1000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 18,28 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020. 

Demikian dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik(BPS)Sumatera Utara diwakili Ketua Tim Statistil Sosial-Azantaro SE,M si.dalam pengarahannya pada acara long form  SP 2020 yang selanjutnya mengatakan, terjadi penurunan tren migrasi masuk seumur hidup pada periode SP2010-LF SP2020. 

Angka migrasi masuk seumur hidup hasil LF SP2020 sebesar 3,77 yang berarti ada sekitar 3 dari 100 penduduk yang tinggal di Sumatera Utara tapi tidak lahir di Sumatera Utara.

Dikatakan, hasil pendataan Long Form SP2020 di Provinsi Sumatera Utara mencatat tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara prevalensi disabilitas menurut kota-desa dan jenis kelamin. 

Dikatakan, selisih prevalensi disabilitas antara laki-laki–perempuan dan antara anak–pemuda sekitar 0,1 sampai 0,2 persen. Jika dilihat pada usia sasaran, prevalensi disabilitas pada usia lansia jauh lebih besar dibandingkan dengan usia sasaran lainnya.

Indikator Pendidikan Hasil Long Form SP2020 menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Sumatera Utara usia 15 tahun ke atas didominasi oleh pendidikan menengah. 

Dari 100 penduduk berusia 15 tahun keatas,terdapat sekitar 44 orang yang menamatkan SM/Sederajat dan hanya ada 10 orang yang menamatkan Perguruan Tinggi (PT).

Menurutnya, persentase rumah tangga yang menempati rumah yang memenuhi syarat ketahanan bangunan sebesar 94,37 persen. Adapun menurut wilayah, persentase wilayah kota dan desa masing-masing sebesar 95,49 persen dan 93,02 persen.-FR-

Lepas PPKM, Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Meningkat Signifikan

JAKARTA | elindonews.my.id

Pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan pemerintah pada penghujung tahun 2022 telah memberikan dampak signifikan bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebulan setelah kebijakan tersebut dicabut, sejumlah indikator pariwisata mengalami kenaikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo 

"Setelah 1 bulan PPKM dihentikan maka aktivitas ekonomi khususnya di pariwisata dan ekonomi kreatif meningkat secara signifikan dengan tingkat hunian kamar mencapai angka 80 sampai 90 persen di beberapa destinasi, dan untuk destinasi favorit: Bandung, Yogyakarta, dan Bali malah mencapai angka 100 persen," ujar Menparekraf.

Lebih lanjut, Menparekraf menjelaskan bahwa pemerintah juga menaikkan target pasar wisatawan mancanegara secara signifikan pada tahun 2023 melalui beberapa kebijakan, antara lain penambahan jumlah penerbangan. Di samping itu, pemerintah juga berupaya mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata.

"Tadi Bapak Presiden memberikan arahan agar pembangunan di KEK Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata dipercepat sehingga terciptalah peluang usaha dan lapangan kerja," imbuhnya.

Upaya lainnya adalah dengan penyederhanaan aturan atau deregulasi dan pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan acara-acara. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan akan memicu lebih banyak kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition), ajang berbasis musik, serta olahraga.

"Diharapkan bisa mendorong terciptanya wisata mancanegara kunjungannya 7,4 juta di batas atas dan pergerakan wisatawan nusantara di angka 1,4 miliar pergerakan wisata nusantara," ungkapnya.

"Terakhir, target penciptaan lapangan kerja dan beberapa program unggulan seperti pemberdayaan UMKM dan desa wisata di desa kreatif kita harapkan bisa tercapai target 2024 penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas," tandasnya.

(E_01/btkb)

Pemerintah Dorong Sejumlah Langkah Hadapi Dinamika Ekonomi Global 2023

JAKARTA | elindonews.my.id

Pemerintah terus memonitor situasi ekonomi dunia yang sudah mulai terkendali meskipun terjadi pelemahan dan inflasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong sejumlah sektor dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di Tanah Air pada tahun 2023. 

"Pemerintah mendorong beberapa langkah dalam negeri yaitu untuk belanja dalam negeri didorong, konsumsi dan investasi juga terus didorong, dan beberapa sektor diharapkan bisa terus dipacu," ucap Airlangga usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 30 Januari 2023.

Airlangga menjelaskan bahwa angka purchasing manager index (PMI), tingkat kepercayaan konsumen, dan sejumlah indikator lainnya telah menunjukkan sinyal yang positif. Airlangga pun menekankan pentingnya untuk menjaga permintaan domestik.

"Kita lihat sinyal positif dari PMI yang diterbitkan oleh BI angka di bulan Januari 53,3. Kemudian untuk production level di angka 56,2. Kemudian angka order from customer di angka 55," tuturnya.

"Pemerintah juga melihat dari PMI yang positif ini dan juga consumer confidence-nya di atas 100, ini juga membuktikan bahwa masyarakat juga sudah mulai positif," lanjut Airlangga.

Airlangga menuturkan bahwa dana sektor swasta di perbankan juga perlu didorong untuk merealisasikan net saving dalam bentuk capital expenditure (CapEx). Airlangga menyebut, pemerintah juga memonitor pembayaran atau manajemen utang yang dilakukan.

"Kita berharap bahwa dengan manajemen utang sudah lebih baik, CapEx akan didorong dan beberapa sektor yang tumbuh positif investasinya adalah energi maupun tambang otomotif, perdagangan, kemudian kesehatan, aneka manufaktur, dan sektor konstruksi. Ini pemerintah berharap bahwa ini akan terus didorong kembali agar investasi terus berjalan," ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong daya beli masyarakat untuk menjaga inflasi di daerah. Di saat yang sama, pemerintah juga memonitor sektor transportasi dan komoditas pangan.

"Pemerintah mendorong daya beli masyarakat, menjaga inflasi di daerah, yang dimonitor di bulan Januari ini memang salah satunya adalah sektor transportasi dalam hal ini transportasi udara. Kemudian yang kedua terkait dengan beberapa komoditas yang diperhatikan, termasuk harga beras yang seperti di bulan Desember kemarin sehingga pemerintah akan terus memonitor situasi ketersediaan stok dan harga beras," tuturnya. (E_01/btkb)

Forum Konsultasi Publik Penyusunan Ranwal RKPD Kabupaten Pakpak Bharat

Pakpak Bharat| elindonews.my.id

Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM, atas nama Bupati Pakpak Bharat membuka pelaksanaan " Forum Konsultasi Penyusunan Rancangan Awal RKPD Pakpak Bharat Tahun 2024, Senin 30/01/23 di Salak.

Jalan Berutu menyampaikan arahan Bupati Pakpak Bharat, antara lain agar RKPD Tahun 2024 mendatang harus mengacu pada Visi dan Misi Bupati Pakpak Bharat yang telah tertuang dalam RPJMD Pakpak Bharat Tahun 2022-2026.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 harus lebih cermat dan terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat secara tepat guna dan tepat sasaran, jelas Bupati dalam sambutan tertulisnya.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, yakni Terwujudnya Kabupaten Pakpak Bharat yang maju, berdaya saing, berkeadilan dan sejahtera melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia berlandaskan kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat, jelas Bupati kemudian.

Disamping  itu Bupati juga menyampaikan bahwa Tema Pembangunan Tahun 2024  harus berfokus pada penyelesaian Tahun ke 3 RPJMD Pakpak Bharat dengan tujuan utama yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati f,juga mengurai rencana target kinerja tahun 2023 yang mengangkat tiga perioritas pembangunan dengan tujuh sasaran perioritas Daerah yakni :

1. PEMERATAAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP. DENGAN SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DASAR YANG MERATA, DENGAN INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN DAN INSFRASTRUKTUR SEBESAR 86,79 POINT

2. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBERDAYA EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, DENGAN SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YAITU:

1. MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERINDIKATOR PDRB PERKAPITA SEBESAR RP. 28.810.000,- DAN 

2. MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI SEBESAR 2,5%.

3. PEMANTAPAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING, DENGAN SASARAN:

1. MENINGKATNYA AKSESIBILTAS DAN MUTU PENDIDIKAN DENGAN INDIKATOR INDEKS PENDIDIKAN SEJUMLAH 0,70 POINT

2. MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN JANGKAUAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN INDIKATOR INDEKS KESEHATAN SEJUMLAH 0,71 POINT

3. MENINGKATNYA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER DENGAN INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN GENDER SEJUMLAH 99,14 POINT DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) SEJUMLAH 70, 73 POINT 

4. TERWUJUDNYA INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG SMART, BERSIH DAN AKUNTABEL DENGAN INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI SEJUMLAH 75 POINT.

Adapun keluaran dari Konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stake holder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak tsrpisahkan dalam tahapan Penyusunan RAPBD Pakpak Bharat, sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2024 mendatang.

Bungaran Boangmanalu, salah seorang tokoh masyarakat Pakpak Bharat yang turut hadir dalam acara ini berharap agar penyusunan program dan rancangan kerja Pemerintah Daerah lebih memperhatikan upaya pembukaan akses Pakpak Bharat dengan Daerah lain.

Agar akses keluar Daerah bisa dibuka dan lebih ditingkatkan, karena dengan terbukanya akses ini tentu akan memacu masyarakat, lebih bergairah dalam membangun ekonomi, entah pertanian dan sebagainya. Perlu juga sosialisasi menyeluruh bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui tentnag program pembangunan yg dicanangkan Pemerintah, ungkap Bungaran Boangmanal. (Frank)